LAMPUNG — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan dugaan pengoplosan 600 ton beras subsidi SPHP menjadi beras premium di Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). Praktik itu dinilai merugikan masyarakat miskin yang seharusnya menerima beras bersubsidi dengan harga terjangkau.
Amran menyebut praktik tersebut sebagai kejahatan terhadap masyarakat kecil. Menurutnya, beras SPHP adalah beras bersubsidi yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu agar bisa mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.
Ancaman Hukuman Berat untuk Pelaku
Dalam konferensi pers usai sidak, Amran menegaskan pelaku pengoplosan layak dijatuhi hukuman paling berat. Ia bahkan menyebut hukuman mati bisa dipertimbangkan jika aturan hukum memungkinkan.
"Ini adalah biadab. Tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi. Ini dioplos, dirampok ini. Ini biadab ini," kata Amran.
Pernyataan itu keluar bukan tanpa alasan. Beras SPHP disalurkan melalui Bulog dengan harga yang sudah diatur pemerintah, sehingga pengoplosan menjadi premium berarti mengambil keuntungan dari selisih harga yang seharusnya dinikmati masyarakat penerima manfaat.
600 Ton Beras dalam Sorotan
Dugaan pengoplosan yang terungkap di Jakarta Timur melibatkan sekitar 600 ton beras. Angka itu membuat kasus ini masuk kategori besar, bukan sekadar pelanggaran kecil di tingkat pengecer.
Beras SPHP sendiri merupakan instrumen pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. Penyalurannya diatur ketat, termasuk soal peruntukan dan harga jual di tingkat konsumen. Ketika beras ini dialihkan menjadi produk premium, rantai distribusi yang sudah dirancang pemerintah menjadi kacau.
Bulog sebagai penyalur utama beras SPHP ikut tersorot dalam kasus ini. Lembaga pangan negara itu memiliki tanggung jawab mengawasi distribusi agar tidak bocor ke pasar premium.
Dampak ke Masyarakat Penerima Manfaat
Warga yang paling dirugikan adalah penerima beras SPHP, terutama keluarga prasejahtera yang mengandalkan program ini untuk memenuhi kebutuhan pangan harian. Ketika pasokan dialihkan, mereka kehilangan akses ke beras murah yang seharusnya menjadi hak mereka.
Selisih harga antara beras SPHP dan premium menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku. Beras bersubsidi dibeli dengan harga murah, lalu dikemas ulang dan dijual sebagai premium dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi. Keuntungannya besar, tetapi beban sosialnya ditanggung warga miskin.
Amran menilai praktik semacam ini merusak seluruh tujuan program stabilisasi pangan. Pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi agar harga beras terjangkau, bukan agar ada pihak yang mengambil untung di tengah jalan.
Langkah Selanjutnya
Insiden di Matraman menambah daftar persoalan distribusi pangan bersubsidi yang perlu dibenahi. Pengawasan di tingkat pengecer dan distributor menjadi titik kritis yang harus diperkuat, terutama karena beras SPHP menyebar melalui banyak saluran.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi koordinasi antarlembaga, mulai dari Kementerian Pertanian, Bulog, hingga aparat penegak hukum. Tanpa penindakan tegas, praktik serupa berpotensi muncul di daerah lain dengan modus yang sama.
Bagi masyarakat, temuan di Jakarta Timur menjadi pengingat bahwa program subsidi pangan tidak otomatis berjalan mulus di lapangan. Pengawasan publik dan transparansi distribusi menjadi kunci agar beras bersubsidi benar-benar sampai ke meja makan warga yang membutuhkan.
