LAMPUNG — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya mengumumkan skema baru bantuan pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua. Insentif kini dipangkas menjadi Rp 3 juta per unit, turun dari sebelumnya Rp 5 juta. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mendorong produksi motor listrik dalam negeri hingga satu juta unit.
"Yang sekarang kalau untuk satu juta (unit motor listrik) itu Rp3 juta," ujar Purbaya di Jakarta, dikutip dari CNBC Indonesia. Dengan target satu juta unit, pemerintah menyiapkan pagu anggaran Rp 3 triliun. Namun, nada pesimistis justru keluar dari sang menteri sendiri.
Purbaya secara blak-blakan menyebut penyerapan anggaran tahun ini tidak akan maksimal. "Saya pikir paling 100 ribu sampai akhir tahun," katanya. Pernyataan itu menyiratkan target satu juta unit hanyalah proyeksi jangka panjang, bukan capaian jangka pendek.
Kapasitas Produksi Nasional: Jauh dari Satu Juta Unit
Hambatan terbesar yang diakui pemerintah adalah keterbatasan kapasitas produksi pabrikan lokal. Saat ini terdapat 69 perusahaan industri KBLBB roda dua dan roda tiga dengan total kapasitas produksi 2,511 juta unit per tahun. Namun, angka agregat ini menipu—banyak produsen memiliki kapasitas riil jauh di bawah itu.
"Itu masih kita lihat apakah daya serapnya cukup tahun ini untuk menyerap semua uang itu. Kayaknya sih enggak. Kapasitas produksi motor nasional belum sampai satu juta. Ada yang cuma 20 ribu," tegas Purbaya. Artinya, meski insentif digelontorkan, pasokan unit siap jual ke konsumen belum tentu mencukupi.
Data Penjualan vs Realisasi Insentif: Jurang yang Dalam
Data historis menunjukkan target satu juta unit terlihat mustahil. Penjualan motor listrik nasional memang naik dari 17.198 unit (2022), 62.409 unit (2023), hingga 77.078 unit (2024). Namun, capaian itu masih jauh dari angka satu juta.
Realisasi program bantuan pemerintah bahkan lebih timpang: hanya 11.532 unit tersalurkan pada 2023, lalu melonjak ke 62.541 unit pada 2024. Pertumbuhan program bantuan mencapai 442 persen, tetapi total pasar motor listrik di Indonesia masih sangat kecil.
Angka 77 ribu unit di 2024 kalah jauh dibandingkan penjualan motor konvensional yang bisa menembus 6 juta unit per tahun. Motor listrik masih menjadi barang niche, bukan kebutuhan utama mayoritas masyarakat.
Yang Perlu Dicermati: Insentif Turun, Harga Tetap?
Penurunan insentif dari Rp 5 juta menjadi Rp 3 juta adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, pemerintah ingin memperluas cakupan penerima dengan anggaran yang sama. Di sisi lain, pengurangan ini berpotensi menggerus minat konsumen yang menunggu harga motor listrik bersaing ketat dengan motor bensin entry-level.
Dengan insentif Rp 3 juta, harga motor listrik seperti Volta 401 atau Gesits G1 yang sebelumnya bisa ditekan ke kisaran Rp 8-9 juta, kini naik sekitar Rp 2 juta. Selisih itu signifikan bagi pembeli di segmen entry-level yang sensitif terhadap harga. Produsen pun dihadapkan pada dilema: menyerap selisihnya demi menjaga volume penjualan, atau menaikkan harga dan berisiko kehilangan momentum pasar.
Kesimpulan: Insentif Bukan Satu-Satunya Jawaban
Penurunan insentif ini adalah pengakuan halus dari pemerintah bahwa target satu juta unit dalam setahun mustahil dicapai dengan kondisi industri saat ini. Masalahnya bukan hanya soal uang, tetapi juga ekosistem: kapasitas produksi terbatas, infrastruktur pengisian daya belum merata, dan harga baterai masih mahal.
Bagi konsumen yang serius beralih ke motor listrik, insentif Rp 3 juta tetap lebih baik daripada tidak ada. Namun, jangan berharap harga motor listrik menjadi semurah motor bensin dalam waktu dekat. Keputusan pembelian sebaiknya didasarkan pada kebutuhan dan perhitungan biaya operasional jangka panjang, bukan sekadar mengejar potongan harga dari pemerintah.
