LAMPUNG TENGAH — Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Kominfotik menempuh tahap visitasi penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital bersama empat provinsi lain di Sumatera. Rombongan dinas dipimpin Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfotik, Dina Tyagita Vidya, didampingi Kepala Bidang Statistik dan Persandian Yulius Joko Susilo serta Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (PPBE) Ardhitya Bernie Perdhana.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, Erwin Hotmansah Harahap. Proses penilaian berlangsung di Kantor Dinas Kominfo Sumut dan melibatkan tim penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta asesor dari Universitas Sumatera Utara.
Lima Provinsi Masuk Cakupan Penilaian Visitasi
Visitasi di Medan menjangkau pemerintah daerah di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Pemkab Lampung Tengah menjadi salah satu peserta dari Provinsi Lampung dalam forum penilaian tersebut.
Penilaian tidak berhenti pada dokumen. Tim penilai memeriksa langsung kesiapan tata kelola digital daerah, mulai dari keterpaduan sistem informasi hingga kesiapan layanan publik berbasis elektronik.
Indeks Pemerintah Digital, Transformasi dari SPBE
Dina Tyagita Vidya menjelaskan bahwa Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) merupakan transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks itu menjadi salah satu indikator kinerja utama Dinas Kominfotik dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.
"Perubahan kebijakan evaluasi ini menjadi bagian penting dalam penyesuaian tata kelola pemerintahan digital," ujarnya.
Menurut Dina, transformasi digital tidak cukup diukur dari pemanfaatan teknologi. Penilaian juga menyoroti kualitas layanan, efektivitas proses pemerintahan, dan keterpaduan sistem informasi antarsektor.
Apa yang Dikejar dari Visitasi di Medan
Keikutsertaan Pemkab Lampung Tengah dalam visitasi menjadi bagian dari upaya mengikuti proses evaluasi sekaligus memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan Pemerintah Digital. Dinas ingin memastikan langkah pembenahan daerah selaras dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat.
Melalui evaluasi itu, penyelenggaraan pemerintahan digital di Kabupaten Lampung Tengah diharapkan terus dikembangkan secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan. Sasaran akhirnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
