BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan mendorong penerimaan daerah dari sektor pertanahan. Komitmen itu mengerucut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, diikuti Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (10/8/2026).
Rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri itu menjadi ajang sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama soal program prioritas nasional yang menyentuh langsung rumah warga.
Target Bedah Rumah 2026 Naik Hampir 9 Kali Lipat
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyebut program bedah rumah tahun 2026 menargetkan 400.000 unit di seluruh Indonesia. Angka ini jauh lebih besar dari realisasi tahun 2025 yang hanya 45.000 unit.
“Ini angka yang jauh lebih besar dari tahun 2025 yaitu 45.000 unit. Melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 6 Tahun 2026, akan ada berbagai kemudahan agar penerima manfaat bedah rumah bisa lebih mudah dalam prosesnya,” ujar Tito Karnavian.
Kebijakan ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan data calon penerima manfaat yang akurat dan proses administrasi yang ringkas.
Integrasi Layanan Pertanahan untuk Dongkrak BPHTB
Di sisi lain, Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk menciptakan pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
Dampak langsungnya, penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai sumber pajak daerah bisa dioptimalkan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menambahkan, transformasi layanan menjadi prasyarat untuk memperbaiki peringkat Indeks Business Ready (B-Ready) Indonesia yang saat ini berada di urutan 40 dari 101 negara.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, mutlak diperlukan peningkatan kualitas layanan melalui transformasi dan re-engineering,” pungkas Nusron Wahid.
Inflasi Nasional Turun, Harga Bawang dan Cabai Masih Diwaspadai
Rakor tersebut juga menyoroti data inflasi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi nasional tercatat turun dari 3,34% menjadi 2,88% secara year on year, sebuah tren yang disambut positif Mendagri.
“Ini angka yang ideal karena target kita adalah 2,5% dengan deviasi 1%, atau pada rentang 1,5% sampai dengan 3,5%,” ungkapnya.
Perbaikan ini utamanya didorong deflasi month-to-month sebesar 0,14% pada Juni ke Juli. Sektor makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,89%, menandakan harga komoditas pangan pokok relatif terjaga.
Kendati demikian, kewaspadaan tetap diperlukan. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan, kenaikan harga masih terjadi pada komoditas bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Sementara itu, siklus tahun ajaran baru turut menyumbang inflasi pada sektor pendidikan sebesar 0,55% di 32 provinsi.
Di Pulau Sumatera, kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) tertinggi terjadi di Kabupaten Bangka Selatan dengan 4,27%, didominasi daging ayam ras, beras, dan cabai merah. Angka ini menjadi perhatian bagi provinsi tetangga seperti Lampung untuk mengantisipasi efek rambatnya.
