BANDAR LAMPUNG — Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) senilai lebih dari Rp 100 miliar disiapkan untuk memastikan sekolah tetap beroperasi setelah pungutan komite dihapuskan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan kebijakan ini merupakan fondasi untuk mengejar ketertinggalan pembangunan sumber daya manusia di daerahnya.
"Kami di Provinsi Lampung, sangat percaya salah satu syarat peradaban kita akan maju, salah satu syarat negara kita akan maju, masyarakat kita akan maju, apabila pendidikannya jadi lebih baik," ucap Gubernur Mirza usai menerima penghargaan di Grand Ballroom Trans Hotel, Depok, Jumat malam.
Anggaran BOPD Jadi Pengganti Pungutan Komite
Penghapusan uang komite tidak lantas menghentikan kebutuhan operasional sekolah. Pemprov Lampung mengalihkan dukungan pembiayaan melalui anggaran daerah agar proses pembelajaran tetap berjalan tanpa membebankan pungutan rutin kepada orang tua siswa.
Dana BOPD dialokasikan untuk menjaga keberlangsungan operasional sekolah. Di sisi lain, sekolah tetap dituntut mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar penghapusan pungutan tidak berujung pada penurunan kualitas layanan pendidikan.
Target: Tekan Angka Anak Tidak Sekolah
Kebijakan pendidikan gratis ini diarahkan tidak berhenti pada persoalan pembiayaan semata. Pemprov Lampung menempatkannya sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus menekan angka anak tidak sekolah di provinsi berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai ini.
Dengan biaya pendidikan yang semakin terjangkau, pemerintah berharap semakin banyak anak Lampung dapat menyelesaikan pendidikan menengah. Pendidikan yang lebih inklusif juga membuka peluang lebih besar bagi mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun memasuki dunia kerja.
Penghargaan Nasional untuk Kebijakan Pendidikan
Anugerah yang diberikan detikcom tersebut menjadi apresiasi terhadap upaya membangun sistem pendidikan yang lebih berkeadilan. Kondisi ekonomi keluarga diharapkan tidak lagi menjadi alasan seorang anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
"Sumber daya manusia adalah fokus kami dalam mengejar ketertinggalan. Bagaimana ke depan sumber daya manusia Provinsi Lampung akan menjadi lebih terdidik, lebih baik, guna ikut membangun Provinsi Lampung dan Indonesia," ujar Gubernur Mirza.
Bagi Lampung, penghargaan tersebut memperkuat dorongan agar kebijakan pendidikan terus diarahkan pada hasil yang dirasakan masyarakat. Dalam jangka panjang, akses pendidikan yang lebih luas diharapkan menjadi modal bagi Lampung untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing generasi mudanya.
