LAMPUNG — Rupiah terus merangkak menuju level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat setelah IHSG anjlok dalam pada Jumat (16/10/26) dan membuat harga saham terbakar. Bank Indonesia disebut telah melakukan hampir semua langkah yang dibenarkan buku teks, mulai dari intervensi pasar spot hingga menahan suku bunga di 5,75%, tetapi pasar menuntut lebih dari itu.
Ketua OJK, Kapolri, Ketua Danantara, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendatangi Bursa Efek Indonesia (BEI) menyusul kejatuhan indeks. Pola kunjungan serupa pernah terjadi ketika harga saham longsor di awal tahun. Kehadiran para pejabat itu menjadi sinyal bahwa tekanan di pasar modal tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata.
Tekanan terhadap rupiah dan saham datang bersamaan dengan gelombang reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu. Para ekonom memperkirakan perombakan itu tak akan menggerakkan pasar karena faktor penentu berada di luar negeri.
Pelemahan rupiah bukan semata kegagalan fundamental ekonomi domestik. Ada tiga gaya yang bergerak searah dan memperberat posisi mata uang Indonesia.
Bagi Indonesia yang merupakan net importir minyak, harga Brent di atas USD120 bukan sekadar angka di layar terminal. Tekanan itu langsung menghantam neraca perdagangan, subsidi energi, dan pada akhirnya nilai tukar.
Ketika ketiga faktor bergerak searah, segala upaya intervensi terasa seperti menahan air pasang dengan kedua telapak tangan. Bank Indonesia sebelumnya menempuh intervensi pasar spot, strategi triase melalui DNDF dan NDF, serta menahan suku bunga di 5,75% demi menjaga denyut pertumbuhan.
Di tengah tekanan itu, pasar menyoroti transaksi saham BYAN yang dibeli pada harga 76% di bawah harga pasar. Transaksi tersebut memunculkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dibeli investor ketika membeli saham perusahaan di Indonesia saat ini.
Pasar tidak tunduk pada bedil maupun kekuasaan dominan. Kredibilitas pasar menjadi taruhan, dan masa depan sektor keuangan sangat bergantung pada kredibilitas itu. Perusahaan yang masuk dalam "Top 20 Lembaga Keuangan 2026" versi The Finance pun tidak mudah menghadapi tantangan ke depan.
Rapat Dewan Gubernur BI berikutnya menjadi ujian sesungguhnya. Jika RDG memutuskan menahan suku bunga sementara harga minyak tetap tinggi dan tekanan eksternal belum mereda, rupiah berpotensi tertekan lebih dalam lagi.
Keputusan menahan suku bunga tidak akan populer. Kritik akan datang dari pihak yang menginginkan stimulus menjelang tahun politik, dari mereka yang berkepentingan dengan kredit murah, hingga dari sebagian pejabat di istana.
Sejarah menunjukkan bank sentral yang baik bukanlah yang menyenangkan penguasa, melainkan yang berani mengambil keputusan sulit demi kepentingan jangka panjang rakyat banyak. Jerome Powell di AS menolak tekanan Presiden Trump untuk menurunkan suku bunga secara agresif dan memilih menjaga independensi The Fed.
Kevin Warsh dalam hearing pencalonannya sebagai Ketua Fed menegaskan tidak akan menjadi boneka kekuasaan, meski harus membayar harga mahal atas sikapnya. Legitimasi bank sentral tidak datang dari kedekatan dengan kekuasaan, melainkan dari keberanian menjaga kepercayaan publik.
Undang-Undang BI (UU No. 23/1999 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 4/2023) menegaskan posisi bank sentral dalam menjaga stabilitas. Tanggung jawab BI adalah kepada publik, bukan kepada Presiden.