Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Maulidah Zauroh mendorong Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat segera memetakan tiyuh yang terdampak kekeringan dan mendistribusikan bantuan air bersih. Dorongan ini disampaikan menyusul banyaknya keluhan warga terkait debit sumur yang mulai berkurang akibat musim kemarau, Jumat (21/8/2026).
TULANG BAWANG BARAT — Keluhan warga tentang sulitnya air bersih di tengah musim kemarau mulai berdatangan ke DPRD Provinsi Lampung. Wakil Ketua III DPRD Lampung dari Daerah Pemilihan VI (Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji), Maulidah Zauroh, meminta pemerintah kabupaten tidak menunggu kondisi krisis untuk bertindak.
Ia menerima sejumlah laporan dari masyarakat Tubaba bahwa debit air sumur menurun drastis. Warga disebut harus mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra untuk memenuhi kebutuhan air harian.
Bantuan Air Harus Segera Disalurkan ke Titik Terdampak
Maulidah menegaskan, pemetaan wilayah terdampak menjadi langkah pertama yang wajib dilakukan pemerintah daerah saat ini. Hasil pemetaan itu menjadi dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
“Kalau masyarakat sudah kesulitan air bersih, jangan menunggu kondisinya semakin parah. Bantuan air bersih harus segera disiapkan dan disalurkan ke titik yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, penanganan darurat seperti droping air bersih hanya menyelesaikan masalah sementara. Pemerintah perlu menyiapkan solusi permanen agar warga tidak bergantung pada bantuan setiap tahun.
Sumur Bor dan Embung Jadi Prioritas Solusi Jangka Panjang
Politisi itu mendorong Pemkab Tubaba melakukan kajian kebutuhan infrastruktur sumber air. Beberapa opsi yang disarankan antara lain pembangunan sumur bor, embung, hingga perluasan jaringan air bersih di titik rawan kekeringan.
“Harus ada solusi yang lebih permanen. Kita perlu melihat wilayah mana yang membutuhkan sumur bor, embung, jaringan air bersih, ataupun penguatan sumber air lainnya,” kata Maulidah.
Langkah ini dinilai penting karena kesulitan air bersih berpotensi terjadi berulang setiap musim kemarau. Jika infrastruktur sudah terbangun, warga tidak lagi kesulitan saat kemarau datang.
DPRD Provinsi Akan Terus Mengawal Penanganan Kekeringan
Maulidah memastikan persoalan ini akan diteruskan ke Pemerintah Provinsi Lampung dan dinas terkait. Ia berjanji mengawal proses penanganan agar berjalan cepat dan tidak berbelit.
“Persoalan ini akan kami dorong kepada pemerintah provinsi dan dinas terkait. Yang paling penting, masyarakat jangan dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya bergerak ketika kondisi sudah darurat. Langkah antisipasi justru harus dimulai sejak sekarang agar warga tidak terus mengalami persoalan yang sama setiap tahun.
“Kemarau mungkin datang setiap tahun, tetapi kesulitan air yang berulang setiap tahun seharusnya bisa kita antisipasi. Karena itu, kita harus mulai memikirkan solusi yang lebih permanen agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau,” pungkasnya.
