BANDARLAMPUNG — Pematangan lahan dan perbaikan akses jalan sepanjang 1,7 kilometer menuju lokasi proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Desa Purwotani, Jati Agung, menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Lampung. Intervensi anggaran melalui perubahan APBD akan dilakukan untuk memastikan tahapan konstruksi dapat segera dimulai pada awal tahun depan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menegaskan komitmen daerah dalam menyukseskan proyek yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. Menurutnya, penyelesaian lahan merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan groundbreaking pada Desember 2026.
"Wujud syukur kami adalah dengan lebih serius menangani program ini. Kami pastikan pematangan lahan akan segera terealisasi dengan dukungan alokasi anggaran, karena ini kunci utama sebelum groundbreaking Desember mendatang," ujarnya usai mengikuti Rapat Program Strategis Energi Terbarukan di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (10/8/2026).
Penyediaan Lahan dan Akses Jalan Jadi Konsentrasi Utama
Pertemuan koordinasi yang digelar di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung itu turut menghadirkan perwakilan Danantara, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Walikota Bandar Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal juga tampak hadir dalam rapat yang membahas akselerasi pembangunan PSEL Lampung Raya tersebut.
Pihak Danantara selaku pendamping proyek menekankan bahwa target groundbreaking pada Desember 2026 merupakan syarat mutlak untuk mencapai operasional penuh yang direncanakan pada kuartal keempat tahun 2028. Penyediaan lahan dan perbaikan akses jalan menjadi poin krusial yang harus diselesaikan pemerintah daerah dalam beberapa bulan ke depan.
Target Pasokan Sampah 1.168 Ton per Hari
Pemerintah daerah telah memetakan sistem rantai pasok bahan baku dari tiga wilayah aglomerasi, yakni Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Dinas Lingkungan Hidup akan segera ditugaskan untuk mengatur pola pengangkutan agar target pasokan sampah sebanyak 1.168 ton per hari dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Selain itu, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara badan usaha pemenang proyek dan pemerintah daerah akan segera difinalisasi. Dokumen kerja sama ini disesuaikan dengan regulasi lokal untuk menjamin kepastian hukum operasional proyek, sesuai standar yang ditetapkan Kemendagri.
Kebutuhan Air Operasional dan Serapan Tenaga Kerja Lokal
Tantangan teknis mengenai kebutuhan air operasional proyek turut dibahas dalam rapat tersebut. Pemerintah daerah dan pengembang sepakat mengkaji opsi paling efektif, baik melalui penyediaan pipa ke sungai terdekat maupun pemanfaatan air tanah, demi kelancaran operasional PSEL.
Di sisi lain, pihak pengembang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal hingga 90 persen saat proyek beroperasi penuh. Program pelatihan khusus akan diberikan untuk memastikan transfer pengetahuan teknologi kepada pekerja setempat.
Implementasi PSEL ini diharapkan mampu mengatasi persoalan timbunan sampah secara tuntas dan ramah lingkungan. Proyek ini juga dinilai akan memperkuat kemandirian energi daerah melalui pemanfaatan sampah menjadi listrik, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
