BANDARLAMPUNG — BPS Provinsi Lampung menyebut tantangan terbesar dalam Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar menemukan lokasi usaha, melainkan meyakinkan pelaku usaha agar mau membuka data. Kekhawatiran soal penyalahgunaan data masih menghantui sejumlah pedagang dan pengusaha di lapangan.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan, rasa percaya masyarakat tidak selalu tumbuh dari surat resmi atau papan nama petugas. Justru, peran tokoh yang selama ini dipercaya warga menjadi kunci untuk membuka pintu rumah dan toko para pelaku usaha.
"Kepercayaan sering kali tumbuh dari orang-orang yang selama ini dipercaya masyarakat," ujar Ahmadriswan di Bandarlampung, Senin.
Data Sensus Tidak untuk Kepentingan Pajak
Ahmadriswan menegaskan, petugas BPS tidak datang untuk memeriksa atau menilai usaha. Pendataan dilakukan untuk memotret struktur dan potensi ekonomi secara objektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
"BPS tidak datang untuk memeriksa atau menilai usaha. BPS datang untuk mencatat kondisi perekonomian secara objektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan," katanya.
Dia menjamin seluruh data yang diserahkan pelaku usaha dirahasiakan sesuai Undang-Undang Statistik. Pendataan ini juga tidak ada kaitannya dengan kepentingan perpajakan.
Keragaman Suku di Lampung Jadi Kekuatan Sosial
Lampung dikenal memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Ahmadriswan menilai keragaman ini justru bisa menjadi gerakan bersama untuk menyukseskan sensus.
Para tokoh diminta mengajak komunitasnya agar bersedia menerima petugas, sekaligus menyebarluaskan bahwa data yang diberikan aman. Mereka juga membantu meyakinkan masyarakat agar memberikan informasi secara lengkap dan benar.
"Lampung merupakan daerah yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa dan adat istiadat. Keragaman tersebut justru dapat menjadi kekuatan sosial dalam membangun gerakan bersama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ucap dia.
Target Capai 100 Persen Sebelum 17 Agustus 2026
Progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung baru mencapai 88 persen. Ribuan petugas terus bergerak mendatangi pasar, pertokoan, sentra ekonomi, kawasan industri, hingga usaha rumahan.
BPS menargetkan cakupan pendataan selesai pada 17 Agustus 2026. Namun, percepatan di lapangan tidak boleh mengorbankan kualitas data yang dihasilkan.
Dengan dukungan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, media, dan pelaku usaha, Ahmadriswan optimistis sensus akan selesai lebih cepat dengan kualitas terjaga. Data yang terkumpul nantinya menjadi acuan pemerintah menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.
