KOTABUMI — Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis secara terbuka mengingatkan para pejabat OPD agar tidak sembarangan bicara saat rapat dengan DPRD. Teguran itu disampaikan dalam sidang paripurna penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2026.
"Saya berharap teman-teman OPD dalam memberikan keterangan kepada DPRD itu benar-benar akurat dan valid," kata Hamartoni di hadapan 31 anggota dewan yang hadir secara fisik maupun daring, Rabu (kemarin).
Pemicu Teguran: Proyek Dua Pasar Strategis Mandek
Peringatan Bupati dipicu oleh pertanyaan seorang wakil rakyat mengenai kelanjutan pembangunan ulang eks Pasar Dekon dan Pasar Ganefo di Kotabumi. Proses pembangunan ulang di dua lokasi itu disebut masih berjalan hingga saat ini, namun data yang disampaikan OPD dinilai belum solid.
Menurut Hamartoni, keterangan yang tidak berdasarkan data valid berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Dampaknya bisa lebih serius, yakni memicu konflik horizontal akibat informasi yang simpang siur.
"Mudah-mudahan, nanti tidak ada lagi statement yang tidak sejuk," ujarnya menambahkan.
Rapat Paripurna Tiga Agenda Sekaligus
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Utara M. Yusrizal itu tidak hanya membahas KUA-PPAS. Agenda pertama adalah penyampaian laporan hasil Panitia Kerja DPRD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Agenda kedua adalah laporan hasil Panitia Khusus tentang penerangan jalan umum (PJU).
Bupati menekankan bahwa kualitas data menjadi prasyarat utama dalam setiap pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia ingin para kepala dinas dan badan lebih cermat sebelum memberikan jawaban resmi di forum dewan.
Asbun Bukan Sekadar Isu Etika, tapi Risiko Kebijakan
Fenomena asbun di kalangan pejabat publik bukan persoalan baru di daerah. Namun, di Lampung Utara, teguran langsung dari kepala daerah di forum paripurna menjadi sinyal bahwa toleransi terhadap informasi tidak akurat sudah tipis. Apalagi, proyek revitalisasi eks Pasar Dekon dan Pasar Ganefo merupakan proyek strategis yang menyangkut ribuan pedagang dan warga Kotabumi.
Hamartoni tidak menyebut OPD mana yang kerap asbun. Namun, pernyataannya di hadapan dewan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Pemkab untuk memperbaiki tata kelola data dan komunikasi publik.
