KRUI — Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesisir Barat, Drs. Zukri Amin, M.P., membuka forum tersebut mewakili Bupati Dedi Irawan. Hadir dalam kesempatan itu perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan pengguna layanan.
Apa Saja yang Dievaluasi dalam Forum Ini?
Bupati Pesisir Barat, dalam sambutan yang dibacakan Zukri Amin, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar seremonial. Seluruh peserta diajak untuk mengupas tuntas standar pelayanan, mekanisme operasional, sarana dan prasarana, sistem pengaduan, hingga inovasi yang bisa dikembangkan di MPP.
“Melalui forum ini, kita berharap memperoleh berbagai masukan, saran, dan kritik yang konstruktif sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pesisir Barat,” ujar Zukri Amin di hadapan peserta.
Keberhasilan MPP Tidak Cukup dengan Gedung Megah
Bupati mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan MPP tidak hanya diukur dari kelengkapan fasilitas fisik atau gedung yang tersedia. Menurutnya, yang lebih penting adalah kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Setiap pelayanan harus mampu menghadirkan kemudahan, kepastian, kecepatan, keterjangkauan, transparansi, dan akuntabilitas,” tegasnya dalam sambutan.
Kehadiran MPP sendiri merupakan upaya pemerintah menghadirkan layanan terintegrasi dalam satu lokasi. Warga tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus berbagai dokumen dan perizinan.
Sinergi dan Teknologi Jadi Kunci Perbaikan
Dalam forum tersebut, Bupati mendorong seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD untuk memperkuat sinergi. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal serta pembangunan budaya pelayanan yang ramah, cepat, responsif, dan berintegritas menjadi prioritas.
“Kami mengajak seluruh peserta untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran yang objektif, inovatif, serta solutif,” imbuh Zukri Amin mewakili Bupati.
Aspirasi Warga Akan Jadi Bahan Evaluasi Berkelanjutan
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam FKP ini akan menjadi bahan evaluasi Pemkab Pesisir Barat. Perbaikan secara berkelanjutan direncanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Pesisir Barat untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, inklusif, dan responsif. Pemerintah daerah menargetkan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan MPP ke depan.
