BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memastikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berjalan sendiri-sendiri. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meneken nota kesepahaman dengan kepala desa agar BUMDes menjadi pemasok utama kebutuhan dapur di masing-masing wilayah.
“Kami ke depan ingin dapur SPPG yang ada di desa di kabupaten ini lebih terintegrasi dengan BUMDes,” ujar Gubernur Rahmat di Bandarlampung, Senin.
Total ada 2.435 BUMDes yang beroperasi di Lampung. Dari jumlah itu, 2.176 unit atau 89,04 persen telah berbadan hukum. Sebanyak 40 BUMDes masuk kategori maju, sisanya masih berkembang, pemula, dan perintis. Pemerintah menargetkan 15 BUMDes naik kelas setiap tahunnya.
Dapur SPPG Wajib Serap Produk Desa
Melalui integrasi ini, setiap dapur SPPG diwajibkan membeli bahan baku dari BUMDes setempat. Gubernur menyebut uang yang mengalir di program MBG berasal dari efisiensi anggaran pemerintah, termasuk efisiensi di tingkat desa. Karena itu, desa harus ikut merasakan dampak ekonomi dari program tersebut.
“Uang yang digunakan di Program Makan Bergizi Gratis ini berasal dari efisiensi yang dilakukan pemerintah. Jadi desa harus bisa merasakan juga dampaknya dengan adanya pembelian produk-produk di desanya,” tambahnya.
Selain BUMDes, dapur SPPG juga didorong bekerja sama dengan koperasi dan UMKM desa. Langkah ini untuk memastikan rantai ekonomi berputar di tingkat lokal, bukan hanya menguntungkan pemasok dari luar daerah.
1.158 Dapur SPPG Beroperasi, 168 Lainnya Menyusul
Dari total 1.326 unit dapur SPPG yang ditetapkan dalam surat keputusan, sebanyak 1.158 unit telah beroperasi di seluruh Lampung. Sisanya masih dalam tahap penyelesaian. Setiap dapur melayani ribuan siswa dan ibu hamil di wilayah masing-masing.
Kepala desa disebut menjadi inisiator utama kebijakan ini. Mereka mengusulkan agar dapur SPPG tidak dikelola secara terpisah, melainkan terhubung langsung dengan BUMDes. Gubernur menyambut masukan itu dan menuangkannya dalam perjanjian kerja sama yang akan diawasi secara berkala.
“Ini semua terbentuk atas adanya masukan dari kepala desa yang ingin dapur SPPG bisa bekerja sama dengan desa, dan berdampak langsung ke desa sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Rahmat.
Target: Ekonomi Desa Berputar dari Program Nasional
Integrasi BUMDes dengan dapur SPPG menjadi model baru pengelolaan program nasional di daerah. Alih-alih hanya menjadi penerima manfaat, desa kini berperan sebagai penyedia jasa dan barang. Gubernur memastikan MoU ini tidak seremonial belaka — pelaksanaannya akan diawasi ketat.
“Kami akan melakukan secara berkelanjutan, serta akan diawasi apakah kerja sama ini berjalan atau tidak,” tegasnya.
Langkah ini sekaligus menjawab kritik terhadap program MBG yang dinilai belum optimal menyentuh ekonomi lokal. Dengan keterlibatan BUMDes, setiap rupiah belanja dapur SPPG diharapkan langsung menggerakkan usaha mikro di kampung-kampung.
