BANDAR LAMPUNG — BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemprov Lampung Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Lampung, Jumat (12/6/2026). Pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara dan menyimpulkan laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, opini WTP ini bukan sekadar prestasi, melainkan cerminan kerja keras seluruh aparatur daerah. "Opini WTP ini bukan hanya sebuah prestasi, tapi juga bukti komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Mirza dalam sambutannya.
Kunci Sukses: Kerja Kolektif dan Tindak Lanjut Rekomendasi
Gubernur menilai penyusunan laporan keuangan yang baik tidak terlepas dari kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah, dukungan DPRD, serta proses pengawasan yang ketat. Opini WTP merupakan hasil kerja kolektif semua unsur pemerintahan yang berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, dan bertanggung jawab.
Meski kembali meraih opini tertinggi, Pemprov Lampung tidak berpuas diri. Seluruh rekomendasi yang diberikan BPK telah ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi di masing-masing perangkat daerah. Langkah ini menjadi pedoman perbaikan agar pengelolaan keuangan ke depan semakin efektif, efisien, dan akuntabel.
Dampak bagi Masyarakat: Kepercayaan Publik dan Pembangunan Lebih Efektif
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Gubernur, tata kelola keuangan yang baik menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Lampung.
Melalui pengelolaan keuangan yang semakin baik, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bisa dilaksanakan secara lebih efektif. Manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Lampung.
Gubernur juga mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional. Berbagai rekomendasi perbaikan yang diberikan dinilai sangat membantu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung.
