BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, hadir dalam rapat pleno TPAKD yang digelar oleh Pemprov Lampung bersama OJK, Bank Indonesia, dan Kanwil DJPb. Ia didampingi Kepala Bappeda Hendri Syahri dan Plt. Kabag Perekonomian Heri Kurniawan.
Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, menegaskan bahwa seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. “Keberhasilan TPAKD tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pembiayaan, mendorong UMKM naik kelas, menurunkan angka kemiskinan, dan mengurangi pengangguran terbuka,” ujarnya dalam sambutan.
Tiga Program Prioritas 2026: Agrifuture hingga Siger Preneur
Sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Lampung telah menjalankan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota. Selain itu, 25 kegiatan business matching digelar dengan 660 persen sasaran difokuskan pada pelaku UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum.
Untuk tahun 2026, tiga program prioritas disepakati. Agrifuture Lampung bertujuan meningkatkan minat generasi muda pada sektor pertanian. Hilirisasi kakao di Kabupaten Pesawaran didorong untuk menambah nilai tambah komoditas unggulan. Sementara Siger Preneur Lampung dirancang mencetak wirausaha muda yang inovatif dan berdaya saing.
Way Kanan Bawa Pulang Strategi Integrasi Desa
Keikutsertaan Pemkab Way Kanan dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan program TPAKD di wilayah masing-masing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Program kerja TPAKD juga diselaraskan dengan program unggulan Pemprov Lampung melalui integrasi Program Desaku Maju dan Desa Perkasa. Tujuannya membangun ekosistem ekonomi desa yang komprehensif, mencakup sektor pertanian, perkebunan, desa wisata, hingga industri kreatif.
Literasi Keuangan Masih Tertinggal, Wagub Dorong Terobosan
Wagub Jihan Nurlela menyoroti kesenjangan antara inklusi keuangan (80,51 persen) dan literasi keuangan (66,46 persen) di Lampung. Ia mendorong berbagai terobosan untuk memperluas akses layanan dan edukasi keuangan hingga ke wilayah pelosok.
Beberapa program strategis yang diperkuat antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, dukungan terhadap Program Desa Perkasa, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor unggulan daerah, perhutanan sosial, dan peternakan.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, memaparkan bahwa seluruh kegiatan telah menjangkau hampir 12.500 peserta. Dengan mengikuti rapat ini, Pemkab Way Kanan diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, OJK, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
