LAMPUNG — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan enam langkah menuju swasembada energi, mulai dari pengembangan bahan bakar B50-E50, peningkatan produksi minyak, pembangunan PLTS 100 GWp, hingga pengembangan PLTN. Langkah ini dibahas dalam Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026), sebagai upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi luar negeri.
Jakarta — Sebanyak enam langkah percepatan swasembada energi disiapkan pemerintahan Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan langsung Presiden saat memimpin Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan anggota DEN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan, kemandirian energi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia.
"Kemandirian energi nasional harus dibangun dari kekuatan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia sendiri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mencapai swasembada energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri," ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
B50-E50 hingga PLTS 100 GWp
Enam langkah yang disusun mencakup pengembangan bahan bakar campuran B50-E50, peningkatan produksi minyak nasional, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp, serta pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Program B50-E50 memperbesar porsi biodiesel dan etanol dalam bahan bakar. Langkah ini menyasar dua sisi sekaligus: menekan impor solar dan bensin, serta menyerap produksi sawit dan tebu dalam negeri.
Dari sisi hulu, pemerintah menggenjot produksi minyak dengan mengoptimalkan 45.000 sumur minyak yang tersebar di berbagai wilayah kerja. Sumur-sumur tua ini dinilai masih menyimpan potensi yang belum tergarap maksimal.
PLTN dan Surya Jadi Tulang Punggung
Pengembangan PLTN menjadi bagian dari peta jalan energi nasional. Teknologi nuklir ditempatkan sebagai sumber listrik jangka panjang yang mampu menyediakan pasokan besar dan stabil, sekaligus menurunkan emisi sektor ketenagalistrikan.
PLTS 100 GWp melengkapi bauran energi terbarukan. Kapasitas sebesar itu setara dengan puluhan pembangkit konvensional, dan dapat dibangun bertahap di sejumlah daerah berpotensi surya tinggi seperti Nusa Tenggara, Sumatra bagian selatan, dan Jawa Timur.
Mengapa Langkah Ini Penting
Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah dan bahan bakar jadi. Ketergantungan itu membuat neraca dagang dan nilai tukar rupiah rentan terhadap gejolak harga minyak dunia.
Dengan mengolah sumber daya sendiri, pemerintah berharap defisit neraca migas menyusut dan anggaran subsidi energi lebih terkendali. Dampaknya terasa langsung pada harga bahan bakar dan listrik yang dibayar rumah tangga serta pelaku usaha.
Sidang DEN merupakan agenda rutin yang dipimpin Prabowo selaku Ketua DEN. Forum ini menjadi tempat pemerintah menyelaraskan kebijakan energi lintas kementerian sebelum masuk tahap pelaksanaan.
Bagi pelaku industri, arah kebijakan ini membuka peluang investasi di rantai pasok biodiesel, etanol, panel surya, hingga teknologi nuklir. Perusahaan energi plat merah seperti Pertamina dan PLN akan menjadi pelaksana utama di lapangan.
Keberhasilan enam langkah ini bergantung pada eksekusi di tingkat kementerian dan badan usaha. Target swasembada energi bukan pekerjaan satu dua tahun, melainkan agenda panjang yang menuntut konsistensi anggaran, regulasi, dan transfer teknologi.
