Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mengajak organisasi kepemudaan Karang Taruna untuk menjadi agen literasi keuangan di desa-desa. Melalui program Siger Taruna Preneur, para pemuda dibekali pelatihan kewirausahaan sekaligus pemahaman untuk mengenali dan menghindari modus investasi ilegal serta penipuan.
BANDARLAMPUNG — OJK Lampung menempatkan Karang Taruna sebagai garda terdepan dalam menyampaikan edukasi keuangan kepada masyarakat di perdesaan. Organisasi yang beranggotakan pemuda ini dinilai memiliki posisi strategis karena interaksinya yang dekat dengan warga.
Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy menjelaskan, program Siger Taruna Preneur tidak berhenti pada pelatihan kewirausahaan untuk anggota Karang Taruna di desa. Lebih dari itu, mereka juga dibekali materi mengenai keamanan bertransaksi dan pengelolaan keuangan agar bisa menjadi rujukan masyarakat setempat.
Bekali Pemuda Desa agar Mampu Lawan Investasi Ilegal
Menurut Otto, kebutuhan akan informasi soal pengelolaan uang dan risiko kejahatan finansial masih tinggi di wilayah pedesaan. Banyak warga yang belum mampu membedakan tawaran investasi bodong dengan produk resmi dari lembaga berizin.
“Masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan, masih membutuhkan informasi yang memadai untuk mengenali dan menghindari berbagai modus penipuan keuangan,” ujar Otto di Bandarlampung, Kamis.
Ia menambahkan, anggota Karang Taruna diharapkan tidak hanya berhenti pada pemahaman pribadi, tetapi turut menyebarluaskan informasi tersebut kepada warga di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, mereka dapat membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara lebih bijak.
Karang Taruna Juga Jadi Rujukan Pertama Korban Penipuan
Tidak hanya bertugas mencegah, para pemuda Karang Taruna juga disiapkan untuk menjadi pengarah awal ketika ada warga yang menjadi korban scam. Otto menyebut mereka perlu tahu ke mana korban harus melapor agar penanganannya cepat dan tepat.
“Jadi kami upayakan pencegahannya melalui literasi keuangan. Nanti teman-teman Karang Taruna bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang ada di desa, bahkan membantu mengarahkan ketika masyarakat menjadi korban scam, mereka harus lapor ke mana,” jelas Otto.
Program ini dirancang bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung, Bank Lampung, dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pembiayaan Rp30 Miliar Siap Menyasar UMKM Pemuda
Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi menyambut baik inisiatif ini. Pihaknya dalam waktu bersamaan juga menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan untuk memperkuat basis ekonomi pemuda di tingkat desa.
Salah satu dukungan yang disiapkan adalah skema pembiayaan hingga Rp30 miliar, yang dialokasikan untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di lingkungan Karang Taruna.
Wahrul menyebut dukungan itu ditargetkan mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Sebelumnya, mekanisme dan skema penyaluran masih disusun agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Kami berharap penguatan kapasitas kewirausahaan dan akses pembiayaan tersebut dapat membangun kemandirian ekonomi pemuda desa sehingga Karang Taruna memiliki basis ekonomi yang kuat dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan,” kata Wahrul.
