PESISIR BARAT — Ketua Umum MTM Lampung, Ashari Hermansyah, mengatakan pihaknya masih menunggu jawaban BPJN Lampung atas laporan yang telah disampaikan. Sembari menunggu, organisasi itu merilis hasil survei awal terhadap proyek preservasi di ruas Simpang Gunung Kemala–Sanggi pada Kamis (16/7/2026).
Dugaan Ketidaksesuaian di Lapangan
Hasil survei MTM menemukan sejumlah titik yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Beberapa temuan tersebut meliputi tidak adanya papan informasi proyek di sejumlah lokasi, kondisi pekerjaan overlay dan tambal sulam jalan, serta kondisi jembatan yang dipertanyakan.
“Temuan ini masih bersifat awal dan memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh instansi yang berwenang,” ujar Ashari dalam keterangannya.
Kerusakan Jalan di Sejumlah Pekon
MTM juga mencatat masih adanya ruas jalan yang mengalami kerusakan di beberapa pekon di Kabupaten Pesisir Barat hingga Kabupaten Tanggamus. Kerusakan yang ditemukan berupa lubang, retak kulit buaya, retak memanjang, retak pinggir, dan permukaan bergelombang.
Selain itu, ditemukan dugaan ketidaksesuaian pada pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah di sejumlah titik. Ashari menegaskan temuan ini perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Ajakan Turun ke Lapangan
MTM mengajak Kejaksaan Tinggi Lampung, BPJN, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Satker, konsultan pengawas, serta penyedia jasa untuk bersama-sama meninjau langsung kondisi pekerjaan di lapangan.
“Kami mengajak semua pihak untuk turun ke lapangan guna melihat secara langsung kondisi pekerjaan,” kata Ashari.
Rencana Uji Mutu dan Core Drill Aspal
Organisasi tersebut berencana mendorong pelaksanaan uji mutu beton maupun core drill aspal apabila diperlukan. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Ashari menambahkan, MTM akan terus melakukan pemantauan hingga masa pemeliharaan proyek berakhir. Menurutnya, pengawasan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memastikan penggunaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel.
Belum Ada Tanggapan Resmi dari BPJN
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPJN Lampung maupun Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II belum memberikan tanggapan resmi atas surat klarifikasi dan hasil investigasi awal yang disampaikan MTM.
