Pencarian

IMM Kotabumi Kritik Birokrasi Lampung Utara, Desak Pemerintah Terapkan Meritokrasi dan Hentikan Politik Transaksional

Kamis, 02 Juli 2026 • 14:39:31 WIB
IMM Kotabumi Kritik Birokrasi Lampung Utara, Desak Pemerintah Terapkan Meritokrasi dan Hentikan Politik Transaksional
IMM Kotabumi menggelar aksi tuntut penerapan meritokrasi dalam birokrasi Lampung Utara.

LAMPUNG UTARA — Tekanan untuk reformasi birokrasi di Lampung Utara kembali mengemuka. Kali ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kotabumi menyuarakan aspirasi mereka dalam sebuah aksi yang dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan daerah, bukan sekadar kritik tanpa solusi.

Meritokrasi Lawan Politik Transaksional

Pesan utama yang dibawa oleh mahasiswa adalah pentingnya penerapan sistem meritokrasi. Mereka menginginkan pemerintahan yang dibangun di atas prinsip penempatan pejabat berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas, bukan karena kedekatan pribadi, balas jasa politik, ataupun kepentingan transaksional.

“Kritik yang mereka sampaikan bukan lahir dari sikap antipati, melainkan dari kepedulian terhadap masa depan daerah serta keinginan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tulis Erwin Sanjaya, Pemerhati Kebijakan Publik Lampung Utara sekaligus Alumnus HMI, dalam keterangannya.

Transformasi Tak Cukup Ganti Personel

Menurut IMM Kotabumi, transformasi birokrasi sejatinya tidak berhenti pada pergantian personel. Lebih dari itu, perubahan harus menyentuh pola pikir, budaya kerja, serta orientasi pelayanan publik. Tanpa perubahan mendasar di level kultur, pergantian pejabat hanya akan menjadi rutinitas tanpa dampak.

Harapan ini menjadi pengingat bahwa birokrasi yang profesional hanya dapat terwujud apabila setiap jabatan diisi oleh sosok yang benar-benar layak dan mampu mengemban amanah. Mahasiswa memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perubahan, bukan sekadar kelompok pengkritik.

Apa Langkah Pemkab Lampung Utara Selanjutnya?

Aksi IMM Kotabumi ini memperlihatkan dinamika demokrasi yang sehat dan dewasa di Kabupaten Lampung Utara. Publik kini menanti respons konkret dari pemerintah daerah apakah akan merespons tuntutan ini dengan kebijakan nyata atau justru mengabaikannya.

Pemerhati kebijakan publik menilai bahwa tekanan dari generasi muda seperti ini bisa menjadi katalisator perubahan jika ditangani dengan serius oleh para pengambil kebijakan di Lampung Utara.

Bagikan
Sumber: lampung.rilis.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks