LAMPUNG TIMUR — Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, menyebut penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) sebagai manajer wilayah yang menjadi ujung tombak program kependudukan di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh penyuluh meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat sistem pencatatan data.
“Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan Program Bangga Kencana, serta memotivasi para penyuluh dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan,” ujar Azwar di hadapan peserta rapat.
Mengapa Peran Ayah Jadi Fokus Utama?
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Lampung Timur, Suwanto, menjelaskan bahwa Harganas tahun ini mengusung tema nasional “Ayah Wajib Hadir”. Tema ini menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak untuk membangun ketahanan keluarga.
“Melalui momentum ini, kami ingin memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan sekaligus mengonsolidasikan lini lapangan agar target Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting dapat tercapai,” jelas Suwanto.
Bulan Pelayanan KB Serentak Dioptimalkan
Azwar Hadi menginstruksikan agar Bulan Pelayanan KB Serentak yang berlangsung sejak 8 Juni hingga 8 Juli 2026 dioptimalkan melalui fasilitas kesehatan dan jejaring bidan desa. Ia memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para penyuluh yang disebutnya bekerja tanpa lelah melakukan penyuluhan.
“Saya sangat mengapresiasi dedikasi Bapak dan Ibu PLKB yang tanpa lelah melakukan penyuluhan demi mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera,” tambahnya.
Target Percepatan Penurunan Stunting
Rakor ini menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Lampung Timur untuk menyelaraskan strategi penurunan stunting. Dengan melibatkan peran ayah secara langsung dalam pengasuhan, pemerintah daerah berharap ketahanan keluarga semakin kuat dan angka stunting bisa ditekan secara signifikan.
Para penyuluh lapangan diharapkan mampu menjadi jembatan antara program pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa. Pencatatan data yang akurat juga menjadi perhatian utama agar intervensi program tepat sasaran.
