BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin langsung Rapat Pleno TPAKD Semester I 2026 di Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026). Rapat itu menjadi forum evaluasi capaian program dan penyusunan strategi memperkuat akses keuangan masyarakat.
Jihan menilai, selama ini TPAKD masih terlalu fokus pada jumlah kegiatan, bukan dampak nyata di lapangan.
"Hal yang paling utama dari KPI TPAKD bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tapi bagaimana akses keuangan benar-benar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga pelosok daerah," kata Jihan dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Serapan KUR UMKM Lampung Masih Rendah
Jihan menyoroti masih rendahnya pemanfaatan akses pembiayaan, termasuk KUR, oleh pelaku UMKM. Ia meminta seluruh anggota TPAKD mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan akses pembiayaan belum optimal.
Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Semua sektor itu akan berkembang lebih optimal jika didukung akses pembiayaan yang mudah dan literasi keuangan yang memadai.
Inklusi Keuangan 80,51 Persen, Literasi 66,46 Persen
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan Lampung pada 2025 mencapai 80,51 persen. Sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 66,46 persen.
Meski menunjukkan tren positif, Jihan menilai capaian itu masih perlu ditingkatkan. "Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat melalui perluasan akses keuangan harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan daerah," ujarnya.
IPM Lampung Peringkat ke-26, Akses Keuangan Jadi Salah Satu Kunci
Jihan juga menekankan pentingnya peran TPAKD dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung. Saat ini, IPM Lampung berada di peringkat ke-26 dari 38 provinsi di Indonesia.
Ia menegaskan, indikator ekonomi merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan IPM. Oleh karena itu, perluasan akses keuangan harus dikawal hingga tingkat desa.
Program Prioritas: KUR, KEJAR, hingga Desa Perkasa
Pemprov Lampung bersama TPAKD terus mendorong sejumlah program prioritas. Beberapa di antaranya adalah KUR, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, serta program Desa Perekonomian Kuat dan Masyarakat Sejahtera (Desa Perkasa) yang disinergikan dengan Program Desaku Maju.
Wagub meminta seluruh perangkat daerah mengawal pelaksanaan program tersebut. "Manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat desa," tegasnya.
Sertifikasi TPAKD untuk Perkuat SDM
Selain rapat pleno, kegiatan juga dirangkaikan dengan pembekalan materi sertifikasi TPAKD. Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam merancang, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program percepatan akses keuangan secara lebih efektif.
Melalui rapat pleno ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya memperkuat literasi dan inklusi keuangan. Hal itu dinilai sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lampung.
