JAKARTA — Pemerintah memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tidak sekadar mengejar tenggat. Di balik target 20 Juni 2026, Kementerian PU telah mengerahkan puluhan ribu tenaga kerja dan membentuk satuan tugas khusus untuk mengawal proyek di lapangan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, menyatakan komitmen penuh penyelesaian 93 titik sekolah yang menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrem. "Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem," ujarnya.
Strategi Kejar Tenggat: Tiga Shift dan Satgas Khusus
Untuk memastikan target 20 Juni 2026 tidak molor, Kementerian PU membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai unit organisasi. Menteri PU disebut turun langsung melakukan pengawasan ke lapangan guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target.
Sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi dikerahkan dengan sistem kerja tiga shift. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat penyelesaian proyek di seluruh daerah, termasuk di kawasan yang selama ini minim akses pendidikan layak.
Bukan Sekadar Gedung, Tapi Investasi Jangka Panjang
Deputi IV Kantor Staf Presiden, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, menegaskan program ini bukan hanya pembangunan infrastruktur pendidikan. "Program Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung, tapi membangun masa depan bangsa. Dengan konsolidasi kuat dan eksekusi disiplin, target 20 Juni 2026 sangat mungkin tercapai," tegasnya.
Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang selama ini berjalan, termasuk verifikasi lapangan di sejumlah lokasi pembangunan dan rapat koordinasi lintas kementerian.
Integrasi dengan Instruksi Presiden Pengentasan Kemiskinan
Program ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan memutus rantai ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat yang paling membutuhkan di berbagai wilayah.
Pemerintah mengintegrasikan langkah pengerjaan di lapangan guna menjamin percepatan fasilitas pendidikan ini selesai tepat waktu. Dengan rampungnya 93 titik Sekolah Rakyat Tahap II, tahun ajaran baru 2026/2027 akan menjadi momentum awal bagi ribuan anak dari keluarga prasejahtera untuk mengenyam pendidikan berkualitas.
