BANDAR LAMPUNG — BPK Perwakilan Lampung secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 kepada Wakil Bupati M. Syaiful Anwar. Prosesi penyerahan berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Jumat (29/5/2026), bersamaan dengan 14 pemerintah kabupaten/kota lainnya di provinsi ini.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyambut baik capaian ini. Ia menegaskan bahwa opini WTP yang diraih bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah tanggung jawab moral yang lebih besar.
"Alhamdulillah Lampung Selatan kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Lampung yang ke-10," ujar Radityo Egi Pratama. Ia menambahkan bahwa prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan komitmen bersama seluruh jajaran perangkat daerah dalam menerapkan prinsip good governance.
Bupati Egi berkomitmen untuk menjadikan momentum ini sebagai pemacu inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. "Penghargaan ini juga menjadi dorongan untuk terus berinovasi, bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan keuangan negara, untuk kebermanfaatan masyarakat banyak, melalui program-program yang berdampak positif serta berkelanjutan," katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Rini Ariasih, membeberkan sejumlah faktor kunci di balik keberhasilan ini. Menurutnya, opini WTP yang diraih secara konsisten selama satu dekade tidak lepas dari komitmen pimpinan daerah dan sinergi seluruh perangkat daerah.
Rini menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan. "Penguatan sistem pengendalian internal dan konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, juga turut menjadi faktor krusial," ungkapnya. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah turut mendukung terciptanya tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel.
Dengan raihan WTP ke-10 secara beruntun, Pemkab Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Radityo Egi Pratama dan M. Syaiful Anwar membuktikan konsistensinya dalam menjaga akuntabilitas publik. Prestasi ini menjadi jaminan bahwa setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan dan dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.
Bupati Egi menilai, penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan keuangan negara. Fokus utama ke depan adalah memastikan program-program yang dijalankan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.