BANDARLAMPUNG — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, mengungkapkan bahwa realisasi PAD dari Januari hingga April 2026 telah menyentuh angka Rp1 triliun. Capaian ini menunjukkan kinerja positif pengelolaan keuangan daerah di awal tahun.
Meski belum dirinci secara sektoral, angka Rp1 triliun tersebut umumnya ditopang oleh pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan kerap menjadi kontributor terbesar bagi PAD Lampung.
Pencapaian di kuartal pertama ini menjadi indikator awal bahwa realisasi PAD Lampung berada di jalur yang tepat. Bapenda optimistis target pendapatan yang lebih tinggi di penghujung tahun 2026 dapat tercapai, seiring dengan upaya optimalisasi dan perluasan basis pajak.
Ke depan, pemerintah daerah akan terus menggencarkan sosialisasi kepatuhan wajib pajak serta mempermudah akses pembayaran melalui kanal digital. Langkah ini diharapkan dapat menekan kebocoran pendapatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkontribusi pada pembangunan daerah.
Semakin besar PAD yang terkumpul, semakin leluasa pemerintah daerah membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, hingga pendidikan, semuanya bergantung pada sehatnya kas daerah. Realisasi awal yang positif ini menjadi sinyal bahwa roda pembangunan di Lampung dapat berputar lebih kencang sepanjang tahun 2026.