LAMPUNG — Keputusan ini dibacakan Anwar di hadapan publik Senin (31/8/2026), beberapa hari setelah data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 dirilis. Produk domestik bruto (PDB) Malaysia tumbuh 6 persen, melampaui proyeksi resmi pemerintah dan negara-negara tetangga di kawasan.
Warga Bisa Beli BBM Lebih Banyak Mulai September
Sebelumnya, kuota RON95 dipangkas menjadi 200 liter per bulan pada awal tahun saat harga minyak melonjak. Dengan tambahan 100 liter ini, rumah tangga yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja diharapkan mendapat ruang fiskal lebih longgar.
Solar subsidi juga naik dari batas sebelumnya menjadi 400 liter per bulan, khusus untuk pengguna tertentu yang memenuhi kategori yang ditetapkan pemerintah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup akan merilis rincian teknis penyalurannya.
Kenapa Kuota Dinaikkan Lagi?
Langkah ini merupakan jawaban atas kritik yang menyebut koalisi pimpinan Anwar gagal menekan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dukungan publik terhadap pemerintahannya tercatat menurun, tercermin dari tiga kekalahan beruntun partai berkuasa dalam pemilihan umum daerah.
Tekanan politik itu makin terasa karena pemilihan umum nasional harus digelar paling lambat awal 2028. Anwar bahkan mengisyaratkan bisa mempercepat pemilu jika perpecahan internal pemerintahannya melebar.
Pemuda 18-30 Tahun Dapat Akses AI Gratis
Di luar bahan bakar, pemerintah membuka program kecerdasan buatan untuk warga berusia 18-30 tahun. Peserta mendapat akses gratis ke Gemini Enterprise milik Google serta Wonderclip dan MuleRun dari Alibaba Cloud asal China.
Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan digital generasi muda tanpa biaya langganan. Pendaftaran dan syarat keikutsertaan akan diumumkan kementerian terkait sebelum September.
Modal Usaha dan Dana Sekolah Ikut Ditambah
Anwar juga mengumumkan tambahan anggaran pemeliharaan sekolah dan penguatan sistem kesehatan digital. Bagi pelaku usaha kecil, pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan mikro baru.
Batas pendapatan perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban e-invoice dinaikkan menjadi 3 juta ringgit per tahun. Aturan ini meringankan administrasi bagi pedagang kecil yang selama ini kesulitan memenuhi kewajiban digital.
Dana Korupsi untuk Belanja Publik
Seluruh dana yang disita melalui proses hukum pemberantasan korupsi akan dialihkan ke program pendidikan dan kesehatan. Ini bagian dari upaya pemerintah memperkuat pembiayaan sosial tanpa menambah beban utang.
Bagi warga Indonesia, kebijakan ini tak berdampak langsung pada penyaluran bantuan sosial dalam negeri. Pemerintah Indonesia memiliki mekanisme terpisah seperti PKH, BPNT, dan BLT yang dikelola Kemensos.
Informasi lengkap mengenai program bantuan di Indonesia dapat diakses melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos Kemensos. Waspadai oknum yang menjanjikan percepatan pencairan dengan imbalan biaya — penyaluran bansos tidak pernah dipungut biaya.
