JAKARTA — Rangkaian silaturahmi kebangsaan antarlembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR 2026 terus berlanjut. Kali ini, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menemui pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan untuk berdiskusi mengenai hasil audit pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pertemuan yang digelar di Gedung BPK Jakarta itu menjadi ajang bagi MPR untuk menjaring masukan terkait laporan kinerja tahunan pemerintah yang akan disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR.
MPR dan BPK Bahas Persiapan Sidang Tahunan
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan dengan pimpinan BPK menjadi bagian penting dari persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR. Salah satu agenda yang menjadi sorotan adalah laporan kinerja tahunan pemerintah yang nantinya dibacakan langsung oleh Presiden di hadapan sidang.
"Alhamdulillah hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersilaturahmi dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan," kata Muzani didampingi Ketua BPK Isma Yatun kepada awak media di Jakarta, seusai pertemuan.
Menurut Muzani, diskusi dengan BPK diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai hasil pemeriksaan keuangan negara. Hal ini penting agar MPR memiliki data yang komprehensif sebelum laporan kinerja tahunan pemerintah resmi disampaikan Presiden.
"Kami berharap dari dalam diskusi itu nanti ketika akan menyampaikan laporan kinerja tahunannya yang akan dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujarnya.
Tren Positif Opini WTP di Seluruh Tingkatan
Di luar agenda persiapan sidang, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan hasil pemeriksaan BPK terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Muzani menyebut terdapat kecenderungan positif yang patut disyukuri.
Semakin banyak entitas pemerintahan yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Capaian ini dinilai sebagai indikator membaiknya tata kelola keuangan negara.
"Tadi kami banyak berdiskusi sebagai lembaga audit negara yang diberi kewenangan untuk memberi audit atas kinerja kementerian, pemerintah daerah," kata Muzani.
Apa Arti Opini WTP bagi Pengelolaan Anggaran?
Muzani menjelaskan, opini WTP bukan sekadar predikat administratif. Capaian tersebut menandakan adanya kesesuaian antara bukti transaksi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
"WTP itu adalah kesesuaian antara bukti keuangan dengan akuntansi standar pemerintah," ujarnya.
Ia menegaskan, meningkatnya perolehan opini WTP merupakan kabar baik bagi tata kelola keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
MPR Dorong Pengelolaan Keuangan Makin Akuntabel
Meski tren positif, MPR menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan. Muzani berharap pengelolaan keuangan negara ke depan semakin akuntabel, efektif, dan efisien agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.
"Artinya penyelenggaraan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan bagus. Mudah-mudahan ke depan akan makin akuntabel dan akan semakin efektif dan efisien dari pengelolaan keuangan negara," kata Muzani.
Silaturahmi antara MPR dan BPK ini merupakan bagian dari komunikasi intensif antarlembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR 2026. Agenda puncak tersebut akan menjadi momentum penyampaian laporan kinerja lembaga negara serta pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di hadapan forum tertinggi perwakilan rakyat itu.
