BANDAR LAMPUNG — Ahmad Giri Akbar, yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran DPRD Lampung, menegaskan penyusunan APBD 2027 tidak lagi sekadar dokumen keuangan rutin. Anggaran harus menjadi instrumen pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan mempersempit kesenjangan sosial di Lampung.
Indikator Makro Jadi Acuan Prioritas Belanja
Pembahasan APBD 2027 akan mengacu pada sejumlah indikator makro daerah. Pertumbuhan ekonomi, Nilai Tukar Petani (NTP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga rasio gini menjadi dasar dalam menentukan prioritas belanja. "Kami ingin setiap program memiliki dampak yang terukur," ujar Giri, Kamis (30/7/2026).
"Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak diperlukan, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas," kata Giri.
Anggaran untuk Petani: Pengering Hasil Panen hingga Pengendalian Hama Tikus
Di sektor pertanian, DPRD berkomitmen mengawal program prioritas Pemprov Lampung. Dukungan anggaran diarahkan pada penyediaan alat pengering hasil panen (dryer), pupuk, benih, hingga program pengendalian organisme pengganggu tanaman. Giri menyebut serangan hama tikus menjadi keluhan utama petani di berbagai daerah.
"Hampir setiap turun ke lapangan, petani mengeluhkan serangan hama tikus. Ini persoalan nyata yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran," tegasnya.
Rumah Sakit Bandar Negara Husada: Dokter Ada, Alat Medis Belum Tersedia
DPRD juga mengevaluasi efektivitas pelayanan publik. Salah satu temuan muncul di Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga dokter, namun belum didukung peralatan medis yang memadai. Giri mendorong Pemprov Lampung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pengadaan alat kesehatan.
"Dokternya sudah ada dan sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," katanya.
Belanja Pegawai Dikendalikan, Ruang Fiskal untuk Pembangunan
Dalam pembahasan APBD Perubahan, DPRD menyoroti usulan kenaikan belanja pegawai di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai 7 hingga 15 persen. Besaran tersebut dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal untuk program pembangunan dan pelayanan publik.
Giri menegaskan semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri. Sekretariat DPRD Lampung telah melakukan rasionalisasi sehingga kenaikan belanja pegawai berada di bawah 2,5 persen sesuai ketentuan. "Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai," ujarnya.
Strategi Baru PAD: Bapenda Diminta Pendekatan Berbasis Data
Dari sisi pendapatan, DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target pendapatan dalam tiga tahun terakhir belum tercapai secara optimal. Giri menilai karakteristik pemungutan pajak berbeda di setiap kabupaten dan kota sehingga diperlukan pendekatan yang lebih spesifik.
DPRD juga menemukan adanya perbedaan antara realisasi retribusi di lapangan dengan data resmi, termasuk pada penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP). Temuan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas. "Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD yang benar-benar berkualitas. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkas Giri.
