PESAWARAN — Pencanangan Zona Integritas di UPTD Samsat Pesawaran bukan sekadar seremoni. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang memimpin langsung apel pencanangan, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov Lampung dalam menghadirkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
"Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bapenda dan UPTD Wilayah VIII Pesawaran untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani," ujar Marindo.
Mengapa Samsat Pesawaran Dipilih Sebagai Pilot Project?
Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, menjelaskan bahwa pemilihan Samsat Pesawaran didasarkan pada karakteristik wilayahnya yang dinilai mewakili kondisi sebagian besar kabupaten di Lampung. Menurutnya, tantangan pelayanan di wilayah kabupaten berbeda dengan daerah perkotaan seperti Bandar Lampung yang sudah memiliki banyak gerai pelayanan dan akses lebih mudah bagi masyarakat.
"Baru satu ini yang kita mulai. Kabupaten seperti Pesawaran bisa dibilang mewakili kondisi 13 kabupaten lainnya. Kalau Bandar Lampung sebagai kota sudah memiliki banyak gerai pelayanan dan akses yang lebih mudah, sehingga tantangannya berbeda," jelas Saipul.
Bukan Cuma Administrasi, Targetnya Ubah Budaya Kerja
Marindo menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh predikat WBK maupun WBBM. Ia menyebut program ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
Setelah pencanangan, berbagai langkah pembenahan akan segera dilaksanakan. Mulai dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan internal, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), hingga digitalisasi pelayanan guna menciptakan proses pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
"Tujuannya agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan UPTD Wilayah VIII terus meningkat," katanya.
Pengawasan Berjenjang dari Inspektorat Selama Setahun
Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, memastikan pembangunan Zona Integritas akan mendapat pendampingan dan pengawasan secara berjenjang. Pengawasan dimulai dari Kepala UPTD melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bapenda sebagai pengendali di tingkat organisasi.
Inspektorat Provinsi Lampung akan melakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan yang disampaikan selama proses pembangunan Zona Integritas. Menurut Bayana, proses ini membutuhkan konsistensi seluruh aparatur selama kurang lebih satu tahun.
Penilaian tidak hanya mencakup kelengkapan administrasi, tetapi juga perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas aparatur, serta efektivitas pengawasan internal.
Digitalisasi dan Partisipasi Masyarakat Jadi Kunci
Saipul menambahkan, keberhasilan meraih predikat WBK dan WBBM tidak dapat dicapai hanya melalui pembangunan sarana maupun kelengkapan administrasi. Yang terpenting adalah perubahan budaya kerja seluruh aparatur agar semakin profesional, disiplin, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut, Bapenda akan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, meningkatkan kepatuhan terhadap SOP, memperluas pemanfaatan teknologi informasi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi kualitas pelayanan publik.
"Kita ingin menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi perubahan budaya kerja agar semakin baik," tegasnya.
