BANDARLAMPUNG — Pemerintah Kota Bandarlampung memastikan data Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM. Wali Kota Eva Dwiana menekankan bahwa akurasi data dari sensus ini sangat krusial untuk menekan angka pengangguran dan menentukan intervensi sosial yang tepat bagi warga.
"Maka dari itu kami harap pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari penanganan pengangguran, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan UMKM," kata Eva Dwiana di Bandarlampung, Jumat.
Data Akurat Kunci Intervensi Sosial
Wali Kota menegaskan bahwa data yang dihimpun oleh Satuan Tugas (Satgas) Sensus Ekonomi akan menjadi landasan untuk memetakan kondisi riil warga. Tanpa data yang valid, pemerintah dinilai akan kesulitan menentukan program yang tepat sasaran.
"Harapan kami seluruh petugas Satgas Sensus Ekonomi, dapat melakukan pendataan secara akurat. Sehingga ke depan dapat diketahui berapa tingkat pengangguran di Bandarlampung, berapa yang sudah bekerja dan berapa yang belum," ujar dia.
Data ini nantinya akan memudahkan pemkot dalam melakukan intervensi. Jika ditemukan warga yang kesulitan membiayai pendidikan anak, pemerintah akan menindaklanjuti dengan program beasiswa atau bantuan. Sementara bagi warga yang belum bekerja, akan difasilitasi dengan pelatihan keterampilan.
UMKM Jadi Prioritas Pendataan
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama dalam sensus ini. Eva Dwiana menyebut, pendataan yang komprehensif akan memastikan para pelaku UMKM mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dibuat.
"Selama ini pemerintah kota sudah memberikan berbagai dukungan, seperti program pinjaman tanpa bunga dan bantuan permodalan lainnya," katanya.
Dengan data yang akurat, pemkot berharap dapat mengukur dampak dari program-program tersebut dan menyesuaikan kebijakan agar lebih efektif ke depannya.
Peran Camat hingga RT Dimaksimalkan
Agar proses pendataan berjalan lancar, Eva Dwiana meminta seluruh camat, lurah, ketua RT, dan perangkat daerah terkait untuk mendukung petugas di lapangan. Ia juga mendorong masyarakat agar proaktif menyambut petugas sensus.
"Kalau masyarakat tidak terdata, bagaimana pemerintah bisa mengetahui kondisi mereka, apakah membutuhkan pekerjaan, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, atau program lainnya. Karena itu semua pihak harus ikut membantu mendampingi petugas sensus di lapangan," pungkasnya.
