LAMPUNG — Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, menegaskan bahwa partisipasi warga merupakan faktor krusial yang selama ini kerap terabaikan. Menurutnya, laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh membuat pemerintah abai pada kebutuhan mendasar warga akan ruang yang adil dan setara.
Dialog Bukan Sekadar Formalitas
"Jakarta ke depan tidak cukup hanya dibangun dengan pendekatan ekonomi. Kota ini membutuhkan ruang-ruang yang adil untuk semua warganya juga ruang diskusi yang hidup, di mana warga bisa terlibat, menyampaikan gagasan, dan merasa memiliki arah pembangunan Jakarta," kata Manik dalam keterangannya, Selasa (23/6).
Pernyataan ini menjadi kritik eksplisit terhadap model pembangunan yang dinilai kerap meminggirkan suara warga. Manik menambahkan, kebijakan strategis seperti tata ruang dan relokasi harus dikembalikan ke meja musyawarah, bukan ditentukan sepihak oleh pemerintah atau pengembang.
Sejarawan Ingatkan Keadilan Ruang Terabaikan
Diskusi yang dikemas dalam forum Politik Warung Kopi itu turut menghadirkan sejarawan Jakarta, JJ Rizal. Ia mengingatkan bahwa akar persoalan perkotaan saat ini—mulai dari banjir, kemacetan, hingga hunian tak layak—berasal dari kebijakan yang belum memberikan akses setara bagi seluruh warga.
"Sejumlah persoalan perkotaan yang terjadi saat ini berakar dari kebijakan yang belum sepenuhnya memberikan akses setara bagi seluruh warga," ujar JJ Rizal. Ia menilai, sejarah panjang Jakarta justru bisa menjadi pijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan demografi.
Menuju 500 Tahun Jakarta, Mana Arah Baru?
Jakarta genap berusia lima abad pada 2027 mendatang. Momentum ini, menurut Perindo, seharusnya menjadi titik balik untuk mereformasi tata kelola kota. Partisipasi warga tidak boleh lagi sekadar seremoni, melainkan menjadi prasyarat utama dalam setiap perencanaan.
Forum diskusi itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan politik kebangsaan yang digagas Partai Perindo. Selain membahas arah pembangunan, kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi kader menjelang Pemilu 2029. Sebelumnya, Perindo juga menggelar kegiatan serupa di sejumlah daerah, termasuk di Madiun yang menargetkan perolehan kursi DPRD, serta di Sulawesi Tenggara yang baru saja melantik ketua DPW baru.
