JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengkritik keras dominasi tema horor dan kisah perselingkuhan dalam produksi film Indonesia. Menurutnya, dua tema itu tidak mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah bangsa yang seharusnya menjadi kekuatan naratif.
“Kita menjadi market film. Dulu telenovela, lalu drakor, sekarang dracin. Kita sendiri enggak tumbuh,” ujar Lamhot dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (Panja KDFN) Komisi VII DPR RI di Senayan, Senin (22/6/2026).
Film Nasional Gagal Promosikan Pariwisata dan Tokoh Sejarah
Lamhot mencontohkan minimnya film yang mengangkat kepahlawanan tokoh sejarah seperti Diponegoro dan Sisingamangaraja. Ia juga menyoroti hampir tidak adanya film yang mempromosikan destinasi wisata unggulan Indonesia seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Danau Toba.
“Film James Bond saja sampai diproduksi di Venezia, padahal Venezia juga sudah sangat terkenal pariwisatanya. Hanya tujuannya untuk mempromosikan Venezia. Kita belum ada seperti itu,” kata Lamhot.
Ekosistem Distribusi Lemah, Produser Pilih Jalan Aman
Politikus itu menilai kondisi ini bukan semata soal selera pasar. Lemahnya ekosistem distribusi disebut mendorong produser berlomba membuat konten berisiko rendah demi memastikan akses layar. Ketiadaan lembaga yang mendorong nilai edukatif dan budaya dalam proses kurasi konten menjadi salah satu akar masalah.
Panja KDFN merekomendasikan agar industri perfilman nasional dioptimalkan sebagai instrumen strategis promosi budaya dan pariwisata. Mereka mendorong pemerintah menyediakan subsidi distribusi dan insentif khusus bagi karya yang mengangkat keberagaman budaya lokal.
Investasi Distribusi dan Edukasi Tertinggal Jauh
Dalam rapat yang sama, Cinema Poetica memaparkan bahwa ekosistem perfilman Indonesia membutuhkan investasi lebih serius di sektor distribusi dan edukasi. Dua komponen itu dinilai jauh tertinggal dibanding pendanaan produksi.
Lembaga yang pada 2024 dipercaya Bappenas untuk melakukan studi evaluasi ekosistem perfilman nasional itu mencatat, ketiadaan tolok ukur atas dampak perfilman bagi promosi pariwisata dan pendapatan daerah menjadi kelemahan struktural.
Platform VOD Lokal Dorong Penonton Beralih ke Konten Legal
PT Rangkai Kreativitas Indonesia menyebut kondisi ini sebagai mismatch supply demand yang nyata: talenta baru berlimpah, namun etalase tayang sangat terbatas. Platform VOD lokal yang beroperasi di 20 provinsi itu mendorong perlunya dukungan agar publik menonton film lokal di platform lokal secara legal dan terjangkau.
Panja juga mendesak pemerintah merespons masifnya dampak kecerdasan buatan (AI) di sektor kreatif dengan menyusun tata kelola regulasi yang adaptif, mengacu pada kebijakan industri perfilman global seperti di Hollywood.
