BANDARLAMPUNG — PWM Lampung memastikan arah kebijakan pendidikan Muhammadiyah di daerah selaras dengan program pusat. Rakorwil yang digelar di Gedung Dakwah Muhammadiyah itu merupakan tindak lanjut dari Rakornas Majelis Dikdasmen & PNF di Makassar.
Mengapa Rakorwil Ini Dianggap Strategis?
Ketua panitia, Sigit Adomojo, menyebut forum ini menjadi langkah strategis untuk menterjemahkan kebijakan nasional ke wilayah dan daerah. “Rakorwil ini menjadi langkah strategis untuk menurunkan kebijakan nasional ke tingkat wilayah dan daerah,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Senin.
Kegiatan mengusung tema "Menguatkan Konsolidasi, Tata Kelola, Mutu, dan Daya Saing Pendidikan Muhammadiyah Lampung." Seluruh peserta terdiri dari unsur majelis wilayah, wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan perwakilan majelis dari berbagai daerah.
Pendidikan Muhammadiyah Harus Jadi Gerakan Peradaban
Ketua Majelis Dikdasmen & PNF PWM Lampung, Prof. Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., menegaskan Rakorwil menjadi momentum mengimplementasikan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menurutnya, pendidikan Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada fungsi administratif.
“Pendidikan Muhammadiyah harus bergerak dalam kerangka gerakan peradaban, yakni tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi mampu menghadirkan ekosistem pembelajaran yang unggul dan berkemajuan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya adaptabilitas global. Mutu dan tata kelola pendidikan harus selaras dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah. Penyelarasan program dari pusat hingga daerah harus berjalan integratif dan progresif.
Fungsi Rakorwil: Bukan Sekadar Koordinasi
Wakil Ketua PWM Lampung yang membidangi Majelis Dikdasmen & PNF, Drs. Hi. Fauzi Fatah, M.M., mengingatkan forum ini bukan sekadar ajang koordinasi. “Forum ini bukan hanya koordinasi, tetapi juga ruang evaluasi dan penyelarasan program kerja agar lebih efektif dan terarah,” ungkapnya.
Ia menekankan seluruh amal usaha Muhammadiyah harus menegaskan identitasnya sebagai bagian dari Persyarikatan. Para pengurus majelis di daerah juga diminta memiliki keberanian dalam mengawal dan menegakkan kebijakan Muhammadiyah di bidang pendidikan.
Rakorwil ini menjadi pijakan awal bagi PWM Lampung untuk memperkuat tata kelola dan daya saing sekolah-sekolah Muhammadiyah di provinsi tersebut.
