BANDARLAMPUNG — Kajian strategis jaringan rel kereta perkotaan yang dirancang Balitbangda Lampung telah rampung, namun dokumen itu belum juga mendapat lampu hijau maupun fasilitasi pendanaan dari Kementerian Perhubungan. Padahal, kebutuhan akan moda transportasi massal di wilayah ini sudah sangat mendesak.
Pemerhati pembangunan, Mahendra Utama, menyebut kepadatan lalu lintas di Lampung sudah pada tahap mencekik mobilitas warga. Kondisi paling parah terjadi di Koridor Lintas Barat Sumatera yang membentang dari Bandarlampung, Gedong Tataan, Pringsewu, hingga Kota Agung.
Antrean kendaraan juga menjadi pemandangan rutin bagi pelintas jalur sibuk Bandarlampung–Tegineneng–Trimurjo–Kota Metro.
Mahendra menegaskan bahwa penambahan kapasitas jalan raya bukan lagi solusi yang tepat. Ia mengacu pada fenomena induced demand dari gagasan Lewis-Mogridge, di mana aspal baru justru merangsang masyarakat membeli kendaraan baru dan memperparah kemacetan.
"Jalan keluar paling logis atas krisis transportasi darat di daerah kita adalah angkutan berbasis rel, bukan terus-menerus melebarkan jalan raya," ucap Mahendra di Bandarlampung, Jumat, 31 Juli 2026.
Pemerintah Provinsi Lampung sejatinya sudah bergerak. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) setempat telah menyelesaikan kajian strategis jaringan rel sejak beberapa tahun lalu.
Sayangnya, cetak biru angkutan massal tersebut tak kunjung direalisasikan. Mahendra menuding mandeknya proyek ini bermula dari orientasi pembangunan infrastruktur yang terlalu Jakarta-sentris. Distribusi APBN untuk sektor perkeretaapian disebut terus tersedot ke Pulau Jawa dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebagai gerbang utama Sumatera, Lampung hanya menerima sisa prioritas kementerian terkait.
Jika pusat terus menutup mata, kerugian tidak hanya menimpa kenyamanan pengguna jalan. Rintangan distribusi barang otomatis akan menggelembungkan ongkos logistik lintas wilayah secara tajam.
Mengutip pandangan sosiolog ekonomi Karl Polanyi, Mahendra mengingatkan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus lahir dari kebutuhan riil masyarakat lokal, sebuah konsep yang dikenal sebagai embeddedness.
"Pusat harus berhenti melihat Lampung sebatas koridor transit untuk lewat saja. Wilayah kita harus segera diselamatkan dengan angkutan kereta api karena faktanya sudah bertransformasi menjadi kawasan metropolitan yang saling terintegrasi," tegas Mahendra.