BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan diri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah terdepan di Pulau Sumatera. Target itu disampaikan Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat membuka Rapat Koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2027 di Ruang Abung Balai Keratun, Selasa (21/7/2026).
Dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026, Lampung sukses membawa pulang tiga kategori sekaligus. Wagub Jihan menyebutkan penghargaan itu meliputi Peringkat Kelima Kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, Penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal, dan Kategori Khusus The New Emerging Sharia Economic Region.
"Alhamdulillah, pertama saya sampaikan rasa bangga dan rasa syukur luar biasa. Kita dapat penghargaan The New Emerging as a Sharia Economic Region. Jadi daerah pengembang utama ekonomi syariah yang baru," ujar Wagub Jihan dalam sambutannya.
Wagub Jihan memaparkan lima potensi besar yang dimiliki Lampung untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah. Pertama, status Lampung sebagai lumbung pangan nasional yang menopang rantai nilai halal (halal value chain). Kedua, ekosistem UMKM yang tumbuh pesat. Ketiga, jaringan pesantren yang luas. Keempat, potensi ekspor komoditas unggulan seperti kopi, lada, kakao, pisang, dan udang. Kelima, optimalisasi pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) produktif.
"Ekosistem ekonomi syariah ini tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya lembaga keuangan syariah saja. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh rantai nilai saling berhubungan, saling berkesinambungan, saling berintegrasi," tegas Jihan.
Wagub Jihan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja secara terintegrasi dalam satu orkestrasi pembangunan. Ia meminta Dinas UMKM, Dinas Pertanian, Koperasi, Perkebunan, Peternakan, hingga Dinas Pariwisata bersinergi.
"Saya bilang pariwisata kita seharusnya nanti di target selanjutnya kita dapat kategori penghargaan di bidang pariwisata halal. Pak Gubernur sendiri juga sedang giat, concern menata pariwisata kita," tambahnya.
Menurut Wagub, pengembangan ekonomi syariah bukan sekadar agenda administratif atau keagamaan. Sektor ini menjadi instrumen strategis untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. "Kita perlu memahami bahwa hari ini ekonomi syariah itu bukan sekadar agenda dari negara-negara muslim saja," ungkap Jihan.
Ia menekankan perlunya peningkatan sertifikasi halal, akses pembiayaan syariah yang mudah, literasi ekonomi syariah yang lebih baik, serta pemanfaatan digitalisasi secara optimal. Wagub berharap dokumen RAD 2027 yang disusun benar-benar implementatif dengan target terukur dan indikator jelas, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.