Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin mencatat 29 orang meninggal akibat gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan sejak Januari hingga September 2026. Dari jumlah itu, 25 korban merupakan warga sipil, sementara anggota TNI dan Polri masing-masing dua orang. Catatan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena.
WAMENA — Rapat koordinasi kamtibmas yang digelar di Wamena menjadi forum pemetaan persoalan keamanan di delapan kabupaten Papua Pegunungan. Selain korban meninggal, kepolisian mendata 76 aksi penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, pengancaman, dan perampasan senjata api yang dilakukan KKB pada periode yang sama.
Evaluasi gangguan keamanan sepanjang Januari–September 2026 mencatat total 642 kasus di wilayah tersebut. Angka itu menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan.
Rincian Korban: 25 Warga Sipil, 4 Aparat
Dari 29 orang yang meninggal, sebanyak 25 orang merupakan warga sipil. Anggota TNI dan Polri masing-masing dua orang turut menjadi korban dalam rangkaian gangguan tersebut.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyebut jatuhnya korban sipil sebagai tragedi kemanusiaan. Menurutnya, penanganan kasus kriminal yang dilakukan aparat penegak hukum telah sesuai prosedur dan standar operasional prosedur (SOP).
"Kita tidak boleh menutup mata terhadap dinamika keamanan saat ini karena sudah banyak korban jatuh, bukan hanya dari aparat, tetapi juga masyarakat sipil yang tidak memegang senjata dan ini adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa," kata John Tabo.
Empat Jalur Rawan di Wamena Jadi Fokus Patroli
Polda Papua bersama pemangku kepentingan akan memperkuat pengamanan dan patroli di sejumlah jalur yang dinilai rawan. Jalur tersebut meliputi Wamena–Tolikara, Wamena–Yalimo, Wamena–Lanny Jaya, dan Wamena–Nduga.
Penguatan pendekatan kepada masyarakat dilakukan melalui program Binmas Noken, termasuk pembinaan generasi muda dan pelayanan kesehatan. Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 disebut terus melakukan penegakan hukum secara tegas, profesional, dan terukur dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.
Delapan Kabupaten Terlibat dalam Koordinasi
Rapat koordinasi kamtibmas tersebut dihadiri para bupati dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, yakni Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Yahukimo.
Patrige menegaskan penanganan persoalan keamanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat. Kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dinilai menjadi kunci menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
"Penanganan persoalan keamanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat, tetapi diperlukan kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif," katanya.
Polda Papua dan Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen memperkuat koordinasi serta menyusun langkah penanganan bersama. Pendekatan yang dipakai mengedepankan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan pendekatan humanis guna mendukung terciptanya keamanan, kedamaian, dan keberlangsungan pelayanan publik di Papua Pegunungan.
