BANDARLAMPUNG — Capaian itu didukung oleh operasional 1.041 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Selain itu, sebanyak 4.566 pemasok turut mendukung rantai pasok program di 15 wilayah administratif Lampung.
Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran II C DJPb Kemenkeu Lampung, Gwen Adhitya Amalkhan, menyebut pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Program Gizi (KPPG) tingkat provinsi menjadi salah satu kunci perluasan jangkauan. “KPPG Provinsi Lampung dibentuk untuk memperkuat layanan serta pengawasan,” ujarnya dalam Kajian Fiskal Regional di Bandarlampung, Senin.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program MBG bersama Dinas Kesehatan juga memberikan pembinaan bertahap kepada para penjamah makanan. Pembinaan mencakup tata cara pengelolaan, penyajian, dan penyimpanan bahan pangan.
“Ini dilakukan oleh Satgas agar memastikan kualitas serta keamanan makanan tetap terjaga,” kata Gwen.
Meski jumlah penerima melonjak, aspek keamanan pangan masih menjadi pekerjaan rumah. Hingga awal Mei 2026, baru 376 unit SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebanyak 416 unit lainnya sudah memenuhi syarat dan tengah menunggu proses penerbitan sertifikat.
Kondisi lebih rendah terjadi di Bandarlampung. Dari total 134 dapur SPPG MBG di ibu kota provinsi itu, baru sekitar 60 persen yang mengantongi SLHS. Rekomendasi dari Kanwil DJPb Lampung mendorong percepatan penerbitan SLHS untuk seluruh unit dapur.