BANDARLAMPUNG — Kepala Dinkes Kota Bandarlampung, Muhtadi Arsyad Tumenggung, menegaskan bahwa SPPG merupakan ujung tombak keberhasilan program MBG di lapangan. Ia menyebut, seluruh pengelola wajib memastikan proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
"Kami terus menekankan pentingnya penguatan tata kelola, pengawasan keamanan pangan, hingga peningkatan kualitas layanan kepada para penerima manfaat program MBG," kata Muhtadi di Bandarlampung, Kamis.
Ia mengingatkan bahwa program ini bukan sekadar aktivitas sosial. MBG merupakan program Presiden yang diarahkan untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Muhtadi mengakui, sejumlah tantangan masih membayangi pelaksanaan program MBG. Mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga konsistensi penerapan standar keamanan pangan.
Oleh karena itu, Dinkes Bandarlampung menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Salah satunya memperkuat sistem monitoring terpadu agar setiap titik kelemahan bisa segera terdeteksi.
Dalam penguatan tata kelola ini, Dinkes memastikan kelompok rentan menjadi prioritas utama penerima manfaat. Selain itu, pengawasan mutu pangan akan diperketat untuk mencegah kasus penyakit bawaan pangan atau foodborne disease.
"Kami juga akan meningkatkan kapasitas SDM SPPG serta memastikan layanan MBG yang aman, berkualitas, dan bebas dari kasus penyakit bawaan pangan di Kota Bandarlampung," tegas Muhtadi.
Langkah ini menjadi krusial mengingat SPPG tersebar di berbagai titik di Bandarlampung dan melayani ribuan penerima manfaat setiap harinya. Dengan pengawasan yang ketat, Dinkes berharap program MBG benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia daerah.