BANDAR LAMPUNG — Sebanyak 74.000 debitur di Provinsi Lampung telah menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga paruh pertama 2026. Angka ini menjadi salah satu indikator perluasan akses keuangan yang terus didorong TPAKD Lampung bersama OJK dan pemerintah daerah.
Selain KUR, program Simpanan Pelajar (SimPel) juga mencatat partisipasi 16.718 pelajar di seluruh Lampung. Kedua program itu disorot dalam rapat pleno TPAKD yang dihadiri Bank Indonesia, Kanwil DJPb, industri jasa keuangan, serta perwakilan TPAKD kabupaten/kota.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menyebut TPAKD berperan sebagai wadah kolaborasi antara pemda, regulator, dan industri keuangan. Sepanjang 2025 hingga triwulan I 2026, berbagai program telah dijalankan—mulai dari literasi dan inklusi keuangan, business matching, hingga pengembangan keuangan syariah.
OJK bersama pemda dan industri juga mengembangkan sejumlah program unggulan. Di antaranya Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), SICANTIKS, dan Bank Sampah Sekolah. Hingga Semester I 2026, tiga desa telah ditetapkan sebagai Desa PERKASA.
“Melalui kolaborasi yang kuat antaranggota TPAKD, kita perlu terus mendorong peningkatan akses keuangan, memperkuat UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Otto dalam rapat tersebut.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan akses keuangan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Ia mendorong peningkatan pembiayaan bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang masih terbatas menjangkau layanan keuangan formal.
“Seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, maupun mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung,” kata Jihan.
Rapat pleno itu juga menjadi ajang evaluasi menyeluruh. Program yang dievaluasi meliputi optimalisasi penyaluran KUR, SimPel, Desa PERKASA, literasi pasar modal, pengembangan UMKM, EPIKS, hingga pemberdayaan masyarakat lewat bank sampah.
Seluruh anggota TPAKD Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat sinergi untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.