BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Herman Tarmizi, bersama Kepala Bappeda Hendri Syahri dan Plt Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Heri Kurniawan, hadir dalam rapat yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia Perwakilan Lampung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang memimpin rapat pleno, menekankan bahwa keberhasilan TPAKD tidak diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. “Keberhasilan TPAKD bukan diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan, mendorong UMKM naik kelas, menekan angka kemiskinan, dan mengurangi pengangguran,” ujarnya.
Berdasarkan data tahun 2025, tingkat inklusi keuangan di Lampung telah mencapai 80,51 persen. Sementara tingkat literasi keuangan masih berada di angka 66,46 persen. Wagub Jihan menilai masih diperlukan terobosan agar layanan dan edukasi keuangan menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Lampung telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Kegiatan tersebut menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.
Selain itu, sebanyak 25 kegiatan business matching juga digelar untuk mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan. Program-program ini banyak menyasar UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum sebagai kelompok prioritas.
Untuk tahun 2026, TPAKD Lampung menetapkan tiga program unggulan. Pertama, Agrifuture Lampung yang bertujuan menarik minat generasi muda ke sektor pertanian. Kedua, program hilirisasi kakao di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan. Ketiga, Siger Preneur Lampung yang difokuskan untuk mencetak wirausaha muda inovatif dan berdaya saing.
Sejumlah program strategis lain turut menjadi perhatian, mulai dari penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan syariah, hingga perluasan akses pembiayaan untuk sektor unggulan daerah, perhutanan sosial, dan peternakan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, keikutsertaan dalam rapat pleno ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, OJK, dan Bank Indonesia. Melalui optimalisasi program TPAKD, Way Kanan berharap dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, memperkuat daya saing pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.