LAMPUNG TENGAH — Tiga unit mobil pemadam kebakaran harus melayani 28 kecamatan di Lampung Tengah. Kondisi ini mendorong DPRD setempat untuk menyoroti minimnya armada Damkarmat yang dinilai sangat tidak ideal. Anggota DPRD menilai keterbatasan ini berbanding terbalik dengan risiko kebakaran yang bisa terjadi kapan saja di wilayah seluas itu.
Penyebab utama minimnya armada adalah keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum mampu mengalokasikan dana yang cukup untuk pengadaan mobil pemadam baru. Sementara itu, tiga unit yang ada saat ini pun sudah berusia tua dan memerlukan perawatan intensif.
Kondisi ini membuat waktu tanggap darurat (response time) petugas menjadi lambat. Dalam beberapa kejadian kebakaran, warga harus menunggu lebih lama karena mobil harus datang dari pos yang jauh. DPRD mendesak agar alokasi anggaran untuk Damkarmat dinaikkan pada APBD perubahan atau tahun anggaran berikutnya.
Keterbatasan armada berdampak langsung pada keselamatan warga. Jika terjadi kebakaran di dua lokasi berbeda secara bersamaan, petugas harus memilih prioritas. Akibatnya, satu lokasi kebakaran harus menunggu giliran, yang berpotensi memperbesar kerugian material.
"Kami khawatir jika terjadi kebakaran besar di daerah yang jauh dari pusat kota, api akan sulit dikendalikan karena armada tidak bisa datang cepat," ujar seorang anggota DPRD Lampung Tengah, Senin lalu. Ia menambahkan, idealnya setiap kecamatan memiliki minimal satu unit mobil damkar.
DPRD berencana memanggil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk membahas skema pengadaan. Salah satu opsi yang mengemuka adalah pengajuan pinjaman daerah atau hibah dari pemerintah pusat. Namun, semua masih bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Sementara itu, warga diimbau untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di musim kemarau. Pemerintah setempat juga diminta untuk mengaktifkan kembali pos-pos pemadam sukarelawan di tingkat desa sebagai solusi jangka pendek.