BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengakui masih terdapat sejumlah harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi sepanjang tahun 2025. Pengakuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (25/5/2026).
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung mencatat sejumlah capaian positif. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28 persen yang menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap tumbuh relatif baik.
Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2025 dinilai telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pansus juga menilai pemerintah daerah mampu menjaga keberlangsungan pembangunan di tengah dinamika ekonomi dan perubahan sosial.
Sepanjang 2025, Pemprov Lampung mengarahkan pembangunan pada empat sektor utama. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia. Kedua, peningkatan konektivitas wilayah. Ketiga, penguatan ekonomi masyarakat. Keempat, menjaga stabilitas sosial dan kualitas pelayanan publik.
Meski begitu, Pansus DPRD memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Rekomendasi itu meliputi penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pengukuran kinerja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan kapasitas fiskal.
Pansus juga mendorong efektivitas belanja daerah agar semakin berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, DPRD meminta Pemprov terus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Gubernur Mirza menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Menurutnya, rekomendasi itu bukan hanya bagian dari mekanisme formal pemerintahan, melainkan kontribusi strategis yang memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan.
“Karena itu, kami memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap setiap masukan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk terus memperbaiki kualitas pembangunan daerah,” kata Gubernur dalam sambutannya.
Gubernur juga menekankan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda administratif. Ia menyebutnya sebagai ruang evaluasi bersama atas berbagai ikhtiar pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.
Dalam konteks dinamika ekonomi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, Gubernur Mirza menilai hubungan kerja yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting. Dukungan, pengawasan, serta komunikasi yang konstruktif akan menjadi kekuatan bersama dalam memastikan agenda pembangunan berjalan sesuai harapan.
“Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, namun tujuan kita tetap sama, yaitu menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Gubernur.
Gubernur berharap semangat kolaborasi terus terjaga demi mewujudkan Lampung yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing.
Pemprov Lampung berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi DPRD pada aspek kebijakan, tata kelola, maupun efektivitas pelaksanaan pembangunan. Fokus ke depan diarahkan pada pengembangan UMKM, peningkatan investasi, dan penguatan sektor unggulan daerah.
Pemerintah juga akan terus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan distribusi, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi produktif, juga menjadi prioritas.