BANDAR LAMPUNG — Sebanyak 59 mahasiswa Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI turun ke Lampung pada 17-22 Mei 2026 untuk melakukan riset dan pemetaan wilayah. Kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) ini menyasar potensi daerah, ekonomi, serta ketahanan nasional di provinsi berpenduduk lebih dari 9 juta jiwa tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyebut posisi Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera menghadirkan tantangan besar. Keberadaan Selat Sunda, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang, dan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan nasional, sekaligus titik rawan.
"Mulai dari pengawasan distribusi barang ilegal, keamanan jalur perairan, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan cuaca ekstrem," kata Marindo saat membuka kegiatan KKDN di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026).
Marindo menekankan bahwa penguatan pertahanan negara saat ini tidak bisa lagi dibebankan sepenuhnya kepada militer. Sinergi pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci menghadapi ancaman multi dimensi.
"Pertahanan negara hari ini bukan hanya tanggung jawab TNI, tapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga generasi muda," ujarnya.
Selama sepekan, para peserta program magister tersebut akan melakukan riset, pemetaan wilayah, dan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan. Mereka juga akan berdialog dengan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Lampung, termasuk Universitas Lampung, Universitas Malahayati, dan Politeknik Negeri Lampung.
Pemprov Lampung turut menggandeng unsur dunia usaha seperti TDM Honda Lampung dan Bank Lampung, serta pemerintah kabupaten/kota di sekitar Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
Menurut Marindo, mitigasi bencana menjadi salah satu fokus utama dalam penguatan ketahanan wilayah. Lampung yang berada di zona subduksi aktif memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami. Pemerintah daerah terus memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.
"Pemerintah daerah terus memperkuat mitigasi dan ketahanan wilayah, sebagai bagian dari ancaman non militer yang harus diantisipasi secara serius," pungkasnya.