KALIANDA — Pembahasan Rancangan APBD Murni 2027 di DPRD Lampung Selatan memasuki tahap penajaman program. Setiap OPD mendapat ruang memaparkan rencana kegiatan, kebutuhan anggaran, hingga target yang akan dicapai pada tahun 2027.
Banggar dan TAPD mencermati usulan tersebut untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dan prioritas program pemerintah daerah. Penentuan skala prioritas menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.
Setiap Alokasi Anggaran Diminta Punya Urgensi Jelas
Pembahasan ini menjadi momentum menguji kembali efektivitas usulan belanja OPD. Program yang diajukan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.
Menurut Banggar, setiap program mesti memiliki sasaran terukur dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Alokasi anggaran tanpa urgensi dan manfaat jelas berpotensi dipangkas dalam pembahasan lanjutan.
Tantangan Fiskal Daerah Jadi Latar Pembahasan
Penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah tantangan fiskal daerah. Kondisi itu menuntut kecermatan dalam menentukan alokasi belanja.
Keterbatasan anggaran diminta tidak mengurangi perhatian terhadap sektor pelayanan publik. Pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap harus menjadi prioritas dalam penyusunan belanja daerah.
Banggar Diharapkan Kawal APBD 2027 agar Transparan
Melalui pembahasan bersama TAPD dan OPD, Banggar DPRD Lampung Selatan diharapkan mengawal proses perencanaan anggaran. APBD 2027 ditargetkan tersusun secara efektif, terukur, dan transparan.
Rapat di Ruang Banggar DPRD Lampung Selatan itu dipimpin langsung Ketua DPRD Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua Merik Hevit dan Benny Raharjo, bersama anggota Banggar lainnya. Pembahasan dengan OPD akan berlanjut untuk memfinalkan skala prioritas sebelum rancangan diajukan ke tahap berikutnya.