Jakarta — Bagi masyarakat Lampung, bencana alam kerap jadi ajang pembuktian nyata seberapa siap negara hadir. Jalan yang terputus, jembatan yang rubuh, atau pasokan air bersih yang terhenti selalu memunculkan pertanyaan besar soal kecepatan penyelamatan warga terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo mengingatkan bahwa kecepatan respons darurat infrastruktur bukan cuma soal capaian teknis, melainkan simbol nyata kehadiran negara bagi rakyat yang tertimpa bencana, tak terkecuali di Lampung.
Dody menyebut kecepatan jadi kunci begitu bencana melumpuhkan konektivitas suatu wilayah. Karena itu Kementerian PU menerapkan protokol tanggap cepat yang mewajibkan tim balai teknis di daerah, termasuk yang menaungi Lampung, tiba di lokasi bencana dalam hitungan jam pascakejadian.
Dody menerangkan lebih jauh tahapan penanganan yang dilakukan timnya di lokasi bencana, yang juga relevan bagi Lampung: "Saat infrastruktur lumpuh, fokus utama kami adalah membuka isolasi wilayah. Tim bergerak cepat memasang jembatan bailey, mengerahkan alat berat untuk pembersihan material, serta memastikan akses logistik bantuan dan evakuasi warga dapat melintas," ujar Menteri PU Dody Hanggodo, Rabu (2/9/2026).
Di luar pemulihan jalan, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana turut dikejar bersamaan. Sarana air bersih dan sanitasi darurat disebar ke titik-titik pengungsian agar krisis kesehatan susulan bisa dicegah, termasuk di Lampung.
Menurutnya, pola kerja saat ini sudah memadukan tahap tanggap darurat, mitigasi risiko, hingga rekonstruksi pascabencana jadi satu kesatuan. Prinsip build back better dipegang agar infrastruktur baru, tak terkecuali di Lampung, lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya.
Meski demikian, Dody mengakui kondisi geografis Indonesia yang luas dan rawan bencana menuntut keterlibatan semua pihak. Sinergi kuat antara pusat, daerah seperti Lampung, TNI-Polri, hingga masyarakat lokal jadi fondasi utama agar pemulihan bisa optimal.
Dengan mengedepankan respons cepat dan penanganan terukur, Kementerian PU terus berupaya memulihkan jaringan konektivitas dan sarana vital secepatnya. Kecepatan tindakan ini jadi tolok ukur negara hadir sigap bagi kehidupan masyarakat terdampak, termasuk warga Lampung.