BANDAR LAMPUNG — Sebanyak 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Provinsi Lampung resmi dilantik dalam satu forum yang digelar di Gedung Balai Keratun, Jumat (31/7/2026). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Abdul Kadir Karding.
Pelantikan serentak ini mencakup pengurus DPC dari 13 kabupaten dan 2 kota di Lampung, mulai dari Bandar Lampung, Metro, hingga kabupaten-kabupaten di pesisir barat dan timur. Langkah ini diambil untuk memastikan struktur organisasi petani terisi penuh di tingkat akar rumput.
Dalam sambutannya, Karding menekankan bahwa kepengurusan yang baru dilantik tidak boleh bekerja sendiri. Ia meminta seluruh pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengambil peran aktif sebagai penggerak pembangunan sektor pertanian.
"Kepengurusan HKTI harus hadir di tengah petani, menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengawal berbagai program pertanian agar benar-benar dirasakan manfaatnya," ujar Karding di hadapan pengurus yang hadir.
Ia menegaskan keberadaan HKTI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani. Karena itu, sinergi dengan pemda, TNI, Polri, perguruan tinggi, hingga pelaku usaha disebutnya menjadi kunci penguatan sektor pertanian Lampung.
Karding mendorong jajaran HKTI Lampung membangun kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kerja sama itu diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi pangan, modernisasi alat dan sistem pertanian, serta perbaikan kesejahteraan petani secara menyeluruh.
Ia berharap kepengurusan baru ini mampu menjadi wadah perjuangan petani sekaligus mengawal implementasi program strategis pemerintah. Targetnya, manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah, bukan hanya berhenti di dokumen perencanaan.
Berikut susunan pengurus DPC HKTI yang dilantik di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung:
Dengan lengkapnya struktur kepengurusan ini, HKTI Lampung diharapkan langsung tancap gas menjalankan program kerja yang berpihak pada petani, terutama menjelang musim tanam berikutnya.