BANDARLAMPUNG — Angka pertumbuhan itu diungkapkan Mirza saat membuka Siger Smash Padel Tournament 2026 di The Canopy Lampung, Minggu (19/7). Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, lonjakan transaksi digital tersebut tidak lepas dari peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digerakkan Pemprov Lampung bersama BI.
Menurut Mirza, sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter menjadi kunci utama. Ia menilai BI tidak hanya berfungsi sebagai pengendali inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), tetapi juga menjadi mitra strategis yang memberikan peringatan dini bagi kebijakan daerah.
"BI tidak hanya menjalankan fungsi sebagai otoritas moneter, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Bahkan sering menjadi early warning system melalui berbagai masukan, analisis, dan rekomendasi agar kebijakan pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," ujar Mirza dalam sambutannya.
Gubernur menekankan bahwa digitalisasi transaksi bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Ia mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk mengadopsi sistem pembayaran ini sebagai kebiasaan baru yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi.
"Pertumbuhan transaksi digital sebesar 95,1 persen merupakan perkembangan yang sangat baik dan menjadi budaya baru yang harus mampu diadaptasi oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Mirza.
Pemprov Lampung menargetkan perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku UMKM seiring dengan meningkatnya literasi keuangan digital. Mirza menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan visi Lampung Maju.
Ke depan, Pemprov Lampung akan memperkuat kolaborasi antarlembaga agar manfaat digitalisasi semakin dirasakan hingga ke pelosok daerah. Penguatan ekosistem ekonomi digital diyakini akan mempercepat transformasi ekonomi daerah dan menekan angka inflasi melalui sistem pembayaran yang lebih terpantau.