Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, menyebut kondisi saat ini masih ironis. Menurutnya, sistem administrasi Samsat yang telah beroperasi puluhan tahun belum memiliki pangkalan data yang benar-benar terintegrasi antar instansi terkait.
"Sudah saatnya kita memiliki database bersama. Sangat ironis jika Samsat yang telah berdiri puluhan tahun masih belum memiliki basis data yang benar-benar terintegrasi," kata Teguh dalam sambutannya di Hotel Novotel Bandar Lampung.
Ia menambahkan, melalui sinergi data antara Kemendagri, Korlantas Polri, PT Jasa Raharja, dan Bank Pembangunan Daerah, proyeksi penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor dapat dilakukan secara lebih signifikan. Data center bersama disebutnya akan menjadi fondasi transformasi pelayanan Samsat ke depan.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memanfaatkan momen rakornas untuk memaparkan capaian fiskal daerahnya. Sepanjang 2025, realisasi penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB mencapai Rp 232,14 miliar.
Rinciannya, opsen PKB menyumbang Rp 163,57 miliar atau 70,46 persen, sedangkan opsen BBNKB sebesar Rp 68,34 miliar atau 29,44 persen. Hingga Juni 2026, realisasi penerimaan kedua pos tersebut telah mencapai Rp 112,20 miliar.
"Capaian tersebut menunjukkan sinergi pelayanan Samsat semakin efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah," ujar Eva.
Rakornas yang dihadiri jajaran kepala Bapenda provinsi, kepala Samsat, dan perwakilan Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret. Eva Dwiana berharap forum ini mampu mempercepat transformasi digital pelayanan Samsat di seluruh Indonesia.
Selain mendongkrak penerimaan daerah, integrasi data nasional dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan data yang valid, kepatuhan wajib pajak dapat dipantau secara real-time dan kebijakan berbasis data dapat diambil lebih tepat sasaran.