BANDARLAMPUNG — Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Lampung, Purwadhi Adhiputranto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memaparkan delapan skema pembiayaan kreatif melalui "special mission vehicles" (SMV) Kemenkeu kepada pemda. Salah satu yang diminati Dinas Koperasi dan UMKM adalah pengembangan koperasi sebagai penyalur kredit UMi.
"Kemarin Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sudah datang, dan kami fasilitasi agar bisa berkolaborasi dengan SMV Kemenkeu yakni Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk menambah sebaran penyalur UMi," kata Purwadhi di Bandarlampung, Rabu.
Dari enam koperasi yang diundang dalam pertemuan tersebut, satu di antaranya—koperasi petambak udang Dipasena—kini tengah menjalani proses pengujian dan pemeriksaan untuk memastikan kinerja keuangannya sehat. Jika lolos, koperasi ini akan menjadi penyalur UMi kedua di Lampung setelah koperasi di Rajabasa.
Purwadhi menjelaskan, melalui kerja sama dengan PIP, koperasi yang terdaftar tidak hanya bisa menyalurkan kredit ultra mikro biasa, tetapi juga program UMi Pro. Selain itu, ada peluang sinergi pendanaan APBD untuk kredit UMKM lokal, pemberdayaan UMKM, serta penguatan kapasitas bagi penyalur UMi dan UMi Pro.
Yang menarik, Dinas Koperasi dan UMKM Lampung ternyata memiliki program ekspor untuk komoditas ikan dori. Purwadhi menyebut dinas tersebut bisa mengakses pembiayaan dari PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui dua skema: pembiayaan penugasan khusus ekspor bagi usaha kecil menengah, atau pembiayaan penugasan khusus ekspor trade finance untuk 18 komoditas unggulan.
"Kami akan membantu pemerintah daerah dalam pembuatan proposal serta proses lainnya agar bisa mendapatkan pembiayaan kreatif," tambahnya.
Selain PIP dan LPEI, Kemenkeu memiliki enam SMV lain yang bisa dimanfaatkan pemda. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) misalnya, mendanai peremajaan sawit rakyat Rp60 juta per hektare plus bantuan benih, pupuk, dan beasiswa vokasi bagi anak pekebun. Sementara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengelola dana bergulir kehutanan dan ekonomi sirkular sampah—tahun ini Lampung sudah mengantongi Rp7,6 miliar dari Norwegia untuk program FoLU Net Sink 2030.
PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) fokus pada CSR perumahan dan homestay pariwisata. PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) bisa menjamin risiko gagal bayar proyek daerah ke investor swasta. PT Geo Dipa Energi (GDE) mendampingi investasi panas bumi, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menawarkan pinjaman daerah untuk infrastruktur serta pendampingan analisis investasi.
Pemerintah daerah saat ini memang tengah berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Dengan delapan opsi pembiayaan ini, diharapkan UMKM Lampung bisa mengakses modal yang lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada perbankan konvensional.