Pemprov Lampung Luncurkan SMA PJJ dan SMA Terbuka, Targetkan Anak Putus Sekolah Usia 16-21 Tahun

Penulis: Rizal Fikri  •  Rabu, 08 Juli 2026 | 19:00:31 WIB
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meluncurkan program SMA PJJ dan SMA Terbuka untuk menekan angka putus sekolah.

BANDAR LAMPUNG — Angka putus sekolah di Lampung mendapat respons konkret melalui dua jalur pendidikan baru. Pemerintah provinsi meluncurkan program SMA PJJ dan SMA Terbuka sebagai opsi bagi remaja yang selama ini terhenti pendidikannya di bangku SMP.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, kedua program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan menengah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. "Program ini dihadirkan sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat," ujarnya di Bandar Lampung, Rabu (8/7/2026).

Belajar 70 Persen Daring, Ijazah dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung

SMA PJJ diperuntukkan bagi anak putus sekolah berusia 16 hingga 18 tahun yang telah lulus dari jenjang sebelumnya minimal satu tahun. Sistem pembelajarannya menggabungkan 70 persen daring dan 30 persen tatap muka.

Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menjelaskan, lulusan program ini akan mendapatkan ijazah resmi dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Model ini dinilai fleksibel bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses atau waktu untuk bersekolah secara penuh.

SMA Terbuka: Dua Kali Tatap Muka Per Pekan untuk Usia 16-21 Tahun

Berbeda dengan SMA PJJ, program SMA Terbuka memberikan fleksibilitas lebih longgar. Peserta didik berusia 16 hingga 21 tahun hanya diwajibkan mengikuti pembelajaran tatap muka sebanyak dua kali dalam sepekan.

Skema ini, menurut Gubernur Mirza, ditujukan bagi mereka yang memiliki aktivitas lain namun tetap ingin menamatkan pendidikan menengah. "Harapannya, baik program SMA PJJ maupun Terbuka sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat," katanya.

500 Ribu Data Pendidikan di Lampung Timur Belum Diperbarui

Selain meluncurkan dua program tersebut, Pemprov Lampung juga menyoroti masalah data kependudukan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico mengungkapkan, masih terdapat sekitar 500 ribu data pendidikan warga di Kabupaten Lampung Timur yang belum diperbarui pada dokumen administrasi kependudukan.

Pemerintah desa diminta aktif membantu masyarakat memperbarui data pendidikan di Kartu Keluarga. "Data yang akurat akan mendukung penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan IPM," imbuh Thomas.

Pemprov Lampung juga berencana menjalankan Program Satu Desa Satu Sarjana mulai tahun depan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di provinsi tersebut.

Reporter: Rizal Fikri
Sumber: lampung.idntimes.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top