LAMPUNG — Presiden Prabowo Subianto memberikan persetujuan penuh kepada Jusuf Kalla untuk segera mengeksekusi pembangunan infrastruktur energi hijau senilai hingga Rp70 triliun. Proyek ini mencakup pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan tenaga gas (PLTG) dengan total kapasitas 2.000 MW. Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan di Istana Negara, Jumat (12/6/2026).
Menurut JK, proyek ini merupakan respons langsung terhadap kebutuhan energi yang melonjak seiring target pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan, tanpa tambahan pasokan listrik yang masif, mustahil bagi Indonesia untuk melompat dari rata-rata pertumbuhan 5-6 persen menjadi 8 persen.
"Kita siap untuk kita sudah membangun 1.500 Megawatt PLTA ini kita siap membangun lagi 2.000 Mega termasuk juga PLTG. Karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6% atau 8% itu butuh energi luar biasa banyaknya, tanpa energi itu akan sulit untuk meningkatkan itu," ujar JK dalam konferensi pers di Istana Negara.
JK memastikan bahwa proyek ini tidak lagi dalam tahap wacana. Seluruh persiapan teknis, mulai dari ketersediaan lahan, penetapan lokasi, hingga desain pembangkit, telah rampung. Pihaknya kini hanya menunggu penyelesaian regulasi teknis bersama pemerintah.
"Jadi kita bicara tentang investasi kira-kira Rp60-70 triliun dan kita sanggup melaksanakan itu, desain sudah ada, tempat sudah ada, tinggal pembicaraan negara teknisnya, dan beliau setuju untuk segera kita realisasi," tegas pengusaha asal Makassar tersebut.
Proyek ini menjadi bagian dari strategi pemerintah yang menempatkan sektor energi baru terbarukan (EBT) dan gas sebagai pilar utama industrialisasi ke depan. Presiden Prabowo, menurut JK, langsung menyetujui agar pembangkit bersih ini segera dibangun demi mendukung percepatan ekonomi nasional.
Nilai investasi yang mencapai puluhan triliun rupiah ini dinilai sebanding dengan urgensi kebutuhan listrik. Selama ini, keterbatasan pasokan energi menjadi ganjalan utama bagi pertumbuhan sektor industri dan manufaktur di dalam negeri. Dengan tambahan 2.000 MW, kapasitas listrik nasional diharapkan bisa lebih longgar untuk menyokong ekspansi bisnis dan investasi baru.
Selain membahas proyek energi, pertemuan antara Prabowo dan JK juga menyentuh situasi geopolitik global. Keduanya secara khusus membahas dinamika perdamaian di kawasan Asia dan Timur Tengah, termasuk perkembangan di Thailand dan Afghanistan.
"Di samping juga membicarakan perdamaian apa yang terjadi di negara-negara tadi, apa itu Thailand dan Afghanistan. Itu yang kita bicarakan tadi juga seperti itu," pungkas JK.