LAMPUNG — Presiden Prabowo Subianto memberikan jaminan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat kelembagaan mereka. Perryataan itu disampaikan saat menghadiri acara 'Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition' di SICC Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
Di hadapan Kepala BPKP Yusuf Ateh, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua KPK Setyo Budiyanto, Prabowo secara terbuka menanyakan kebutuhan masing-masing lembaga. "Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi," ujar Prabowo dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/6/2026).
Presiden bahkan memberi restu kepada Kejaksaan Agung untuk menggunakan dana yang seharusnya disetor ke negara demi penguatan internal. "Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat," tegasnya.
Langkah tegas ini diambil di tengah sorotan terhadap dugaan penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN). Prabowo mengaku berat saat mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua pimpinan lainnya yang kini ditahan Kejaksaan Agung. "Saya katakan, berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang, saya kasih pangkat," tuturnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian utama Presiden. Ia menegaskan urusan pangan bagi masyarakat tidak boleh menjadi celah korupsi. "Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah, tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang merugikan negara. "Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian," jelasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa penguatan lembaga penegak hukum tidak hanya bersifat seremonial. Dengan jaminan tambahan personel dan anggaran, KPK, Kejagung, dan BPKP diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara optimal, terutama dalam mengawal program-program prioritas pemerintah yang bernilai besar.